Dua Tahun Prabowo-Gibran: Sektor Pariwisata Melesat Tinggi, Mengapa Serapan Kerja Formal Masih Lambat?

Investasi Indonesia selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencapai Rp3.923,2 triliun, lebih tinggi dibandingkan Rp1.278,6 triliun pada dua tahun pertama pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo. Namun, besarnya nilai investasi perlu dibaca dengan mempertimbangkan perubahan nilai tukar rupiah. Kepala Ekonom Maybank Indonesia menyoroti pelemahan rupiah dari Rp15.495 per dolar AS pada 21 Oktober 2024 menjadi Rp17.987 per dolar AS pada 20 Oktober 2026. Dalam periode tersebut, investasi sektor hilirisasi mencapai Rp1.199 triliun, dengan penciptaan lapangan kerja yang diklaim mencapai 5,4 juta orang. Meski demikian, besarnya investasi belum otomatis menjamin penyerapan tenaga kerja yang lebih luas dan berkualitas.

Persoalan tersebut terlihat dari kondisi pasar kerja. CORE Indonesia menilai penciptaan pekerjaan formal masih berjalan lambat, sementara hampir 60% pekerja berada di sektor informal. Upah riil juga cenderung stagnan, di tengah tekanan daya beli kelompok menengah bawah. Senada dengan itu, CELIOS menyoroti penurunan jumlah tenaga kerja yang terserap untuk setiap Rp1 triliun investasi, dari 4.591 pekerja pada 2013 menjadi 1.417 pekerja pada 2025 dan 1.434 pekerja pada semester I-2026. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan investasi perlu dinilai tidak hanya dari besarnya modal yang masuk, tetapi juga dari jumlah dan kualitas pekerjaan yang dihasilkan.

Tantangan penciptaan kerja juga berkaitan dengan efektivitas program pemerintah dan terbatasnya peluang bagi tenaga kerja muda. CELIOS menyoroti perlunya mengevaluasi klaim penyerapan satu juta pekerja melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk status dan kondisi kerja para pekerjanya. Dalam simulasi CELIOS, MBG berpotensi menurunkan total penyerapan tenaga kerja hingga 1,7 juta orang akibat pergeseran aktivitas usaha makanan dan minuman serta realokasi anggaran yang berdampak pada sektor pendidikan. Angka tersebut merupakan hasil simulasi CELIOS, bukan data resmi pemerintah. Sementara itu, seorang pengamat kebijakan publik menilai perekrutan tenaga kerja oleh sektor swasta belum memenuhi harapan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya pendampingan setelah Program Magang Nasional agar peserta memiliki peluang memperoleh pekerjaan tetap.

Di tengah tantangan tersebut, sektor pariwisata memperlihatkan potensi dalam mendukung perekonomian dan penyerapan tenaga kerja. Pada 2025, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 15,39 juta, meningkat 10,80% dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan perjalanan wisatawan nusantara mencapai 1,2 miliar. Hingga Agustus 2026, kunjungan wisatawan mancanegara tercatat sebanyak 10,58 juta dan perjalanan wisatawan nusantara mencapai 842,15 juta. Sektor pariwisata menyerap 25,91 juta tenaga kerja pada 2025 dan menyumbang 4,78% terhadap PDB nasional, setara Rp1.138,90 triliun. Devisa pariwisata pada tahun yang sama mencapai US$18,27 miliar. Investasi sektor ini juga tercatat sebesar Rp73,56 triliun pada 2025 dan Rp39,68 triliun pada semester I-2026. Capaian tersebut menunjukkan potensi pariwisata dalam mendukung kegiatan usaha, membuka kesempatan kerja, dan mendorong perekonomian daerah.

Berbagai kondisi tersebut menegaskan pentingnya arah kebijakan investasi. Kepastian regulasi dan iklim usaha yang kondusif dibutuhkan agar perusahaan memiliki keyakinan untuk berinvestasi dan merekrut tenaga kerja. Pada saat yang sama, dukungan terhadap sektor padat karya dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perlu diperkuat agar manfaat investasi menjangkau lebih banyak pekerja dan pelaku usaha. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa program penciptaan kerja disertai evaluasi terhadap status pekerjaan, kondisi kerja, tingkat upah, dan keberlanjutan kesempatan kerja, termasuk bagi generasi muda.

Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak cukup diukur dari besarnya investasi yang terealisasi atau pertumbuhan yang tercatat. Ukuran yang tidak kalah penting adalah kemampuan investasi mengubah pertumbuhan menjadi pekerjaan formal, pendapatan yang lebih baik, dan daya beli yang lebih kuat. Sinergi pemerintah, BUMN, dan sektor swasta, disertai kebijakan yang konsisten dan berpihak pada penciptaan kerja berkualitas, menjadi kunci agar pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat.