Di Tengah Investasi Rp3.923 Triliun dan Ancaman MSCI: Ekonom Peringatkan Target Pertumbuhan Ekonomi Jangan Korbankan Tenaga Kerja!

Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan pada 19 Oktober 2026, pemerintah dan otoritas keuangan membahas stabilitas rupiah, pengendalian inflasi, efektivitas belanja negara, serta upaya menarik investasi. Dari sisi fiskal, belanja APBN pada kuartal IV/2026 diperkirakan mencapai Rp1.300 triliun, dibandingkan sekitar Rp1.200 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya, dengan proyeksi defisit APBN sebesar 2,85% terhadap produk domestik bruto (PDB). Sementara itu, realisasi investasi Januari–September 2026 mencapai Rp1.539,2 triliun atau 75,4% dari target tahunan, dengan penyerapan 2.194.496 tenaga kerja. Capaian tersebut menjadi modal penting bagi perekonomian, tetapi pemerintah tetap perlu menjaga stabilitas pasar dan memastikan investasi menghasilkan manfaat yang berkelanjutan.

Salah satu tantangan yang perlu diantisipasi datang dari usulan Morgan Stanley Capital International (MSCI) untuk menurunkan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market. Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengkhawatirkan potensi arus modal keluar yang merambat dari pasar saham ke instrumen keuangan lain, terutama Surat Berharga Negara (SBN). Risiko tersebut dapat meningkatkan tekanan terhadap peringkat kredit Indonesia dan mendorong kenaikan imbal hasil SBN apabila investor meminta kompensasi lebih tinggi atas risiko yang mereka hadapi. Moody’s dan Fitch telah mengubah prospek kredit Indonesia dari Stable menjadi Negative, sedangkan S&P masih mempertahankan peringkat dan prospeknya. Meski demikian, arus modal keluar dari SBN dan kenaikan beban bunga utang akibat isu MSCI masih merupakan risiko yang diantisipasi, bukan dampak yang telah dipastikan terjadi.

Untuk merespons tantangan tersebut, pemerintah dan otoritas keuangan berupaya memperkuat transparansi, tata kelola, serta penegakan hukum di pasar modal. Kepercayaan investor menjadi penting karena tekanan terhadap pasar obligasi berpotensi meningkatkan biaya pembiayaan pemerintah dan mempersempit ruang fiskal. Namun, menjaga stabilitas keuangan bukan satu-satunya pekerjaan rumah. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi yang terus didorong mampu memberikan manfaat lebih luas melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), mengkritik orientasi pertumbuhan ekonomi yang terlalu menekankan peningkatan PDB dan nilai investasi tanpa diimbangi penyerapan tenaga kerja formal yang memadai. Menurutnya, industri berbasis modal besar, termasuk hilirisasi mineral, dapat meningkatkan output dan nilai ekspor, tetapi tidak selalu menyerap tenaga kerja sebanyak industri padat karya. Karena itu, strategi industrialisasi perlu menyeimbangkan pengembangan industri strategis dengan sektor yang berpotensi menyerap lebih banyak pekerja, seperti makanan olahan, tekstil, furnitur, alas kaki, elektronik, dan industri komponen.

Di tengah tantangan tersebut, manufaktur Indonesia menunjukkan tanda pemulihan. Indeks Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur meningkat dari 49,8 pada Agustus menjadi 52,4 pada September 2026, menandakan ekspansi aktivitas industri dibandingkan bulan sebelumnya. Namun, pemulihan ini masih menghadapi hambatan berupa tingginya biaya energi, ketergantungan pada bahan baku impor, pelemahan permintaan ekspor, dan persaingan produk impor. Ekonom juga mengingatkan bahwa keberhasilan investasi tidak cukup dinilai dari besarnya modal yang masuk. Pemerintah perlu memperhatikan realisasi proyek, operasional fasilitas industri, produktivitas tenaga kerja, upah riil, serta kemampuan investasi menciptakan pekerjaan formal dan melibatkan pemasok domestik.

Bagi pelaku usaha dan investor, perkembangan tersebut menegaskan pentingnya memperhitungkan risiko pasar keuangan, biaya pembiayaan, dan kepastian regulasi dalam mengambil keputusan bisnis. Bagi masyarakat, kualitas investasi turut menentukan ketersediaan pekerjaan, peningkatan pendapatan, dan peluang usaha. Pemerintah karena itu perlu menjaga disiplin fiskal, memperkuat integritas pasar modal, dan mengarahkan investasi agar mampu meningkatkan nilai tambah industri sekaligus memperluas kesempatan kerja.

Pada akhirnya, keberhasilan ekonomi Indonesia tidak cukup diukur dari besarnya belanja negara, nilai investasi, atau target pertumbuhan. Pemerintah perlu menjaga kepercayaan investor sekaligus memastikan industrialisasi meningkatkan produktivitas dan menciptakan lapangan kerja berkualitas. Pelaku usaha juga perlu memperkuat daya saing dan keterlibatan pemasok domestik agar manfaat investasi menyebar lebih luas. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan membutuhkan stabilitas keuangan, investasi berkualitas, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara bersamaan.