Tax Ratio Indonesia Melesat ke 9,49 Persen hingga September 2026: Benarkah Basis Pajak Melebar atau Hanya Akal-akalan Restitusi?

Berdasarkan data Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS), penerimaan perpajakan Indonesia sepanjang Januari–September 2026 mencapai Rp1.847,7 triliun, sedangkan PDB nominal tercatat sebesar Rp19.480,7 triliun. Dengan demikian, tax ratio dalam arti sempit mencapai 9,49%, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 8,58%. Penghitungan ini mencakup penerimaan pajak serta kepabeanan dan cukai, tanpa memasukkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sumber daya alam (SDA).

Apabila penghitungan diperluas dengan memasukkan PNBP SDA sebesar Rp223,1 triliun, tax ratio dalam arti luas mencapai 10,63%, meningkat dari 9,48% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Berdasarkan perkembangan kuartalan, kenaikan tax ratio dalam arti sempit paling besar terjadi pada Kuartal II-2026, yaitu sebesar 1,36 poin persentase dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian tersebut menunjukkan peningkatan rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB, tetapi faktor yang mendorong kenaikan tersebut masih perlu dicermati lebih lanjut.

Kenaikan tax ratio tersebut belum sepenuhnya mencerminkan perluasan basis pajak. Menurut pengamat dari IEF Research Institute, salah satu faktor utama yang memengaruhi peningkatan penerimaan pajak neto adalah penurunan pembayaran restitusi. Hingga September 2026, restitusi tercatat sebesar Rp198,71 triliun, turun dari sekitar Rp323,92 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pada saat yang sama, penerimaan pajak neto meningkat dari Rp1.295,28 triliun menjadi Rp1.607,6 triliun. Penurunan restitusi sekitar Rp125 triliun tersebut dinilai berkontribusi terhadap sekitar 40% kenaikan penerimaan pajak neto sebesar Rp312 triliun. Kondisi ini juga merupakan bagian dari normalisasi setelah pembayaran restitusi yang tinggi pada 2025, selain dipengaruhi oleh pengetatan pembayaran restitusi.

Selain restitusi, peningkatan penerimaan dari sektor komoditas, terutama migas, turut mendorong penerimaan pajak. Penerimaan PPh migas hingga September 2026 meningkat 128% menjadi Rp43,6 triliun, terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga minyak. Sementara itu, pengamat dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menyoroti pertumbuhan ekonomi Kuartal III-2026 yang lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya serta upaya ekstra Direktorat Jenderal Pajak (DJP), termasuk peningkatan penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Pertumbuhan penerimaan pajak bruto tercatat sekitar 11,6%, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan penerimaan pajak neto yang mencapai sekitar 24%. Hal ini memperlihatkan bahwa penurunan restitusi turut memengaruhi tingginya pertumbuhan penerimaan pajak neto.

Di tengah kontribusi restitusi dan sektor komoditas terhadap kenaikan penerimaan, upaya perluasan basis pajak juga mulai terlihat melalui digitalisasi administrasi perpajakan dan pengenaan pajak atas transaksi digital. Pengamat dari MUC Tax Research Institute menilai bahwa penggunaan Coretax yang semakin efektif serta penerapan pajak digital turut mendukung peningkatan penerimaan. Salah satu contohnya adalah fitur prepopulated pada Coretax yang mendorong peningkatan pembayaran PPh orang pribadi karena wajib pajak dapat mengetahui adanya kekurangan pembayaran ketika mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Selain itu, DJP mengaktifkan kembali 143.449 wajib pajak yang sebelumnya berstatus nonaktif sepanjang 2026, dengan potensi tambahan penerimaan sekitar Rp1,2 triliun. Pencairan restitusi pendahuluan yang lebih selektif juga dinilai berkontribusi terhadap penerimaan. Adapun peningkatan aktivitas ekonomi turut mendorong PPh Badan, sedangkan pelemahan nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan PPN Impor.

Kesimpulannya, kenaikan tax ratio Indonesia menjadi 9,49% hingga September 2026 menunjukkan perbaikan penerimaan perpajakan. Namun, peningkatan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan penguatan basis pajak karena masih dipengaruhi oleh penurunan restitusi dan peningkatan penerimaan dari sektor komoditas. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat perluasan basis pajak melalui optimalisasi Coretax, pengawasan kepatuhan, serta pengenaan pajak atas aktivitas ekonomi digital. Di sisi lain, pengelolaan restitusi perlu tetap memperhatikan ketentuan dan kepastian hak wajib pajak agar tidak mengganggu arus kas dunia usaha. Dengan demikian, peningkatan tax ratio diharapkan dapat didukung oleh pertumbuhan basis pajak dan kepatuhan yang lebih berkelanjutan, bukan hanya oleh faktor-faktor yang bersifat sementara.