Kesalahan administratif dalam pengisian formulir setoran pajak sering kali berujung pada penolakan kredit pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pada sengketa PT AI, Terbanding mengoreksi seluruh kredit pajak PPh Pasal 26 masa November 2011 karena dalam Bukti Penerimaan Negara (BPN) tertulis nama perusahaan Jepang, bukan nama PT AI sebagai pemotong. Akibatnya, sistem administrasi DJP menganggap PT AI belum melakukan pembayaran pajak yang telah dipotong, sehingga menimbulkan beban pajak ganda yang signifikan.
Inti konflik ini adalah penerapan aturan PER-38/PJ/2009 secara absolut tanpa melihat fakta perpajakan yang terjadi. Pemohon Banding memberikan bukti kuat berupa jurnal akuntansi, rekening koran, dan rekonsiliasi data yang menunjukkan bahwa dana yang masuk ke kas negara berasal dari aset mereka. Kesalahan penulisan nama oleh pihak bank penyetor dianggap sebagai kekhilafan yang seharusnya dapat diklarifikasi melalui mekanisme pemeriksaan yang komprehensif, bukan langsung dilakukan koreksi positif.
Majelis Hakim memberikan keputusan yang adil dengan menyatakan bahwa selama uang tersebut terbukti masuk ke rekening negara dan berkaitan langsung dengan transaksi yang dilaporkan, maka hak kredit pajak tidak boleh dihilangkan. Resolusi ini menekankan pentingnya bagi pemeriksa pajak untuk tidak hanya terpaku pada data di layar monitor (data matching), tetapi juga melakukan pengujian bukti material secara mendalam. Implikasinya, Wajib Pajak diberikan perlindungan hukum atas kesalahan administratif yang bersifat tidak substansial.
tpc.consulting 
tpc.consulting 
info@taxindo.co.id