Ekonomi Tumbuh 5,47 Persen dan Kadin Beri Catatan Kritis: Manfaatnya Belum Merata ke UMKM dan Padat Karya

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia pada kuartal III-2026 tumbuh sebesar 5,47% secara tahunan (year-on-year/yoy), meningkat dibandingkan kuartal II-2026 yang tumbuh 5,29%. Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp6.741 triliun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan (ADHK) tercatat sebesar Rp3.633,2 triliun. Secara kuartalan (quarter-to-quarter/qoq), ekonomi Indonesia tumbuh 1,59%, mengikuti pola musiman pada tahun-tahun sebelumnya.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi sebesar 51,97% terhadap PDB dengan pertumbuhan 5,04%, sedangkan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi berkontribusi 30,81% dengan pertumbuhan 6,06%. Kedua komponen tersebut secara gabungan menyumbang 82,78% terhadap PDB. Sementara itu, konsumsi pemerintah tumbuh 8,95%, didorong oleh peningkatan belanja pegawai, termasuk pembayaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN), serta belanja barang dan jasa, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh kinerja sejumlah lapangan usaha.

Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan terbesar dengan kontribusi sebesar 1,20 poin persentase. Kinerja sektor ini didukung oleh pertumbuhan industri makanan dan minuman sebesar 7,09%, industri kimia, farmasi, dan obat tradisional sebesar 8,10%, serta industri logam dasar sebesar 9,94%. Pertumbuhan industri kimia, farmasi, dan obat tradisional antara lain didorong oleh peningkatan produksi FAME seiring penerapan mandatori biodiesel B50 sejak 1 Juli 2026. Selain itu, sektor perdagangan memberikan sumber pertumbuhan sebesar 0,94 poin persentase, konstruksi sebesar 0,62 poin persentase, serta informasi dan komunikasi sebesar 0,49 poin persentase. Kinerja konstruksi didukung pembangunan infrastruktur pemerintah dan swasta, termasuk sejumlah program prioritas pemerintah.

Meskipun berbagai indikator menunjukkan pertumbuhan positif, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai manfaat pertumbuhan ekonomi tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh UMKM dan industri padat karya. Kadin juga menyoroti perlambatan pertumbuhan sektor pertanian yang tercatat sebesar 0,46% dan pertambangan sebesar 0,91%. Di samping itu, pelaku usaha kecil masih menghadapi tantangan berupa tingginya biaya operasional dan logistik, harga bahan baku impor yang dipengaruhi fluktuasi nilai tukar rupiah, serta persaingan produk impor. Oleh karena itu, Kadin mendorong pemerintah untuk memprioritaskan penguatan daya beli masyarakat, peningkatan daya saing industri, dan keberlanjutan UMKM.

Persoalan pemerataan manfaat pertumbuhan ekonomi juga tercermin dari kondisi daya beli masyarakat kelas menengah. Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyoroti tekanan yang dihadapi kelompok tersebut akibat beban berbagai jenis pajak, baik atas penghasilan maupun konsumsi, di tengah kenaikan harga kebutuhan sehari-hari, termasuk beras dan perlengkapan rumah tangga. Kondisi tersebut dinilai semakin menggerus daya beli, sementara bantuan sosial dan stimulus fiskal pemerintah selama ini lebih banyak diarahkan kepada kelompok berpendapatan rendah. Indef menilai kondisi kelas menengah perlu menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan pemerintah.

Selain memperhatikan tekanan daya beli, pemerintah juga perlu mengantisipasi potensi inflasi pangan dengan mencermati perkembangan produksi pangan dan risiko perubahan iklim. Dengan demikian, tantangan pertumbuhan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan pencapaian angka pertumbuhan secara agregat, tetapi juga bagaimana manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat dan pelaku usaha.

Kesimpulannya, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,47% pada kuartal III-2026 menunjukkan perkembangan positif yang didukung oleh konsumsi rumah tangga, investasi, serta kinerja sejumlah lapangan usaha. Namun, capaian tersebut masih perlu diikuti dengan pemerataan manfaat agar dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat, khususnya kelas menengah, UMKM, dan industri padat karya.

Oleh karena itu, pemerintah perlu memperhatikan stabilitas harga pangan, menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan daya saing industri, serta memperkuat dukungan bagi UMKM. Di sisi lain, pelaku usaha perlu meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat pengelolaan rantai pasok, dan mengoptimalkan peluang usaha dari perkembangan sektor-sektor yang menunjukkan pertumbuhan positif.