Bukan Sekadar Perantara: Bagaimana PT GWS Memenangkan Sengketa PPN Melalui Validitas Dokumen Impor

Otoritas pajak sering kali melakukan rekarakterisasi transaksi dari jual-beli barang menjadi jasa perdagangan hanya berdasarkan ketiadaan infrastruktur fisik seperti gudang

Otoritas pajak sering kali melakukan rekarakterisasi transaksi dari jual-beli barang menjadi jasa perdagangan hanya berdasarkan ketiadaan infrastruktur fisik seperti gudang. Dalam kasus PT GWS, Terbanding mengoreksi DPP PPN karena menganggap perusahaan hanya berfungsi sebagai agen impor (handling fee) bagi PT FI, yang berimplikasi pada pembatalan pengkreditan Pajak Masukan impor senilai miliaran rupiah.

Inti konflik ini bermula dari penggunaan dokumen kontrak lama tahun 2004 oleh pemeriksa pajak untuk menilai transaksi tahun 2015

Inti konflik ini bermula dari penggunaan dokumen kontrak lama tahun 2004 oleh pemeriksa pajak untuk menilai transaksi tahun 2015. Terbanding berargumen bahwa dengan syarat DDP dan ketiadaan gudang, PT GWS hanyalah perantara. Namun, PT GWS membantah keras dengan menunjukkan bukti PIB dan SSPCP yang secara legal menempatkan mereka sebagai pemilik barang dan pembayar pajak resmi.

Majelis Hakim Pengadilan Pajak akhirnya membatalkan koreksi tersebut

Majelis Hakim Pengadilan Pajak akhirnya membatalkan koreksi tersebut. Hakim menegaskan bahwa bukti formal dokumen impor yang dipersamakan dengan Faktur Pajak memiliki kedudukan hukum yang kuat. Ketiadaan gudang tidak serta merta mengubah model bisnis dari perdagangan menjadi jasa jika secara dokumen terbukti terjadi peralihan hak kepemilikan barang. Putusan ini menegaskan pentingnya validitas dokumen comprehensive dalam menghadapi pemeriksaan yang bersifat asumtif.

Analisa Komprehensif dan Putusan Pengadilan Pajak atas Sengketa Ini Tersedia di sini