Industri Pengolahan Tembus Rekor Tumbuh 5,87 Persen dan DHE SDA Bebas Konversi 100 Persen: Mengapa Pengusaha Masih Mengeluhkan Ketimpangan Ekonomi?

Kementerian Perindustrian mencatat industri pengolahan tumbuh 5,87% secara tahunan pada kuartal III/2026, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,47%. Untuk pertama kalinya dalam 14 tahun terakhir, pertumbuhan industri pengolahan berhasil melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor ini memberikan kontribusi sebesar 19,22% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara Rp1.168,99 triliun, menyerap 19,98 juta tenaga kerja hingga Mei 2026, serta mencatatkan investasi sebesar Rp246,9 triliun pada kuartal III/2026 dengan kontribusi 46,7%.

Dari sisi perdagangan, industri pengolahan menyumbang 82,64% terhadap ekspor nasional selama Januari–September 2026, dengan nilai mencapai US$182,83 miliar. Kinerja manufaktur juga tercermin dari Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang berada pada level 54,0 pada Oktober 2026. Berdasarkan subsektornya, industri furnitur mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 12,68%, diikuti logam dasar 9,94% serta industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki sebesar 9,75%. Sementara itu, industri karet, barang dari karet, dan plastik mengalami kontraksi sebesar 7,96%.

Meskipun secara agregat menunjukkan pertumbuhan positif, kinerja industri pengolahan masih bervariasi antarsektor. Kondisi tersebut sejalan dengan perhatian Apindo yang menilai bahwa pertumbuhan ekonomi nasional belum sepenuhnya mencerminkan pemulihan yang merata di seluruh rantai pasok dunia usaha.

Apindo menilai bahwa pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,47% pada kuartal III/2026 belum sepenuhnya menggambarkan kondisi seluruh sektor usaha. Meskipun mengapresiasi pertumbuhan industri pengolahan sebesar 5,87% yang memberikan kontribusi 1,20 poin persentase terhadap pertumbuhan PDB, Apindo mengingatkan bahwa masih terdapat sekitar 10 kelompok subsektor yang mengalami kontraksi. Di antaranya industri karet dan plastik sebesar 7,96%, angkutan udara sebesar 4,83%, serta sejumlah subsektor pertanian dan pertambangan.

Menurut Apindo, kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan permintaan, kapasitas produksi, dan daya saing antarsektor maupun antarperusahaan. Subsektor yang mengalami kontraksi pada umumnya juga rentan terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah dan tingginya biaya logistik. Oleh karena itu, penguatan daya saing diperlukan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditopang oleh sektor dominan, tetapi juga mampu memberikan efek berganda terhadap penciptaan lapangan kerja berkualitas dan perluasan aktivitas usaha.

Di tengah ketimpangan pemulihan tersebut, kebutuhan dunia usaha terhadap ketersediaan rupiah turut menjadi perhatian pemerintah. Salah satu langkah yang tengah disiapkan adalah penyesuaian kebijakan DHE SDA guna memberikan fleksibilitas lebih besar bagi eksportir dalam memenuhi kebutuhan operasional perusahaan.

Pemerintah menargetkan revisi keempat Peraturan Pemerintah mengenai DHE SDA beserta aturan teknisnya rampung pada akhir November 2026. Dalam rencana perubahan tersebut, pemerintah akan merelaksasi ketentuan konversi valuta asing ke rupiah hingga 100%, dibandingkan ketentuan sebelumnya sebesar 50%. Penyesuaian teknisnya akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang juga ditargetkan terbit pada akhir November 2026. Rencana relaksasi ini didasarkan pada hasil evaluasi pemerintah yang menunjukkan tingginya kebutuhan rupiah untuk kegiatan operasional perusahaan dan mendukung pasar keuangan domestik.

Berdasarkan data Bank Indonesia, DHE SDA nonmigas selama Juni–Agustus 2026 tercatat sebesar US$30,1 juta, turun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$31,4 juta. Secara terperinci, DHE dalam bentuk valuta asing yang dikonversi ke rupiah turun 37,4% menjadi US$14,9 juta, sedangkan DHE yang tetap dalam bentuk valuta asing atau diretensi meningkat 273,1% menjadi US$9,7 juta. Sementara itu, DHE yang digunakan tercatat sebesar US$5,5 juta, meningkat dari US$5 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Selain penyesuaian ketentuan konversi, pemerintah juga mengevaluasi kewajiban retensi DHE SDA serta mekanisme ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Evaluasi dilakukan setiap tiga bulan untuk memantau implementasi kebijakan dan kelancaran aktivitas ekspor. Pemerintah menyampaikan bahwa selama penerapan kebijakan DHE SDA dan masa transisi mekanisme DSI sejak pertengahan 2026, nilai ekspor relatif lebih tinggi dan disparitas harga semakin menyempit.

Pertumbuhan industri pengolahan sebesar 5,87% pada kuartal III/2026 menunjukkan perkembangan positif bagi perekonomian nasional. Namun, masih adanya sejumlah kelompok subsektor yang mengalami kontraksi menunjukkan bahwa pemulihan belum berlangsung merata. Dalam kondisi tersebut, rencana relaksasi konversi DHE SDA hingga 100% menjadi salah satu langkah pemerintah untuk memberikan fleksibilitas pengelolaan devisa dan mendukung kebutuhan rupiah dunia usaha.

Pemerintah perlu memastikan penyelesaian revisi ketentuan DHE SDA beserta aturan teknisnya dilakukan secara jelas, dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan likuiditas perusahaan dan tujuan pengelolaan devisa nasional. Dukungan terhadap subsektor yang masih mengalami kontraksi juga perlu diperkuat melalui peningkatan daya saing, identifikasi hambatan produksi, serta evaluasi biaya logistik dan risiko fluktuasi nilai tukar. Sementara itu, pelaku usaha perlu memantau perkembangan regulasi DHE SDA dan menyesuaikan strategi pengelolaan arus kas serta kebutuhan valuta asing dengan ketentuan yang nantinya resmi diberlakukan.