Kontraktor Tambang Berhak Menikmati Tarif PPh 25%: Menggugat Dominasi Tarif Nailed-Down

Sengketa Tarif PPh Badan Pemegang PKP2B

Sengketa mengenai tarif PPh Badan bagi pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) sering kali terjebak pada dikotomi antara skema nailed-down dan skema UU domestik. Terbanding berargumen bahwa tarif progresif hingga 30% dalam kontrak harus tetap berlaku. Namun, Majelis Hakim menelaah lebih dalam pada klausul Pasal 14 PKP2B yang menyatakan bahwa apabila Pemerintah RI menetapkan tarif pajak yang lebih rendah, maka kontraktor berhak atas tarif tersebut. Penurunan tarif PPh menjadi tunggal 25% melalui UU Nomor 36 Tahun 2008 adalah wujud nyata penetapan pemerintah yang memberikan fasilitas tarif lebih rendah secara nasional. Dengan demikian, penerapan tarif 25% oleh PT PI dianggap sah secara hukum karena kontrak sendiri yang membuka ruang bagi penggunaan tarif yang lebih menguntungkan bagi wajib pajak.

Informasi Putusan Terkait

Analisa Komprehensif dan Putusan Pengadilan Pajak atas Sengketa Ini Tersedia di sini