Pajak Digital Menyasar 30 Bank dan Fintech Mulai 9 November: Mampukah Insentif PPh DTP Selamatkan Daya Beli Kelas Menengah?

Pemerintah berencana memperluas penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) mulai 9 November 2026. Rencana tersebut mencakup keterlibatan bank pemerintah, bank swasta, perusahaan teknologi finansial (fintech), hingga platform perdagangan elektronik dalam pemungutan pajak digital. Namun, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bukan merupakan pengenaan jenis pajak baru. SPP-TDLN telah berlaku sejak 25 September 2026 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2026. Dengan demikian, rencana pada November merupakan perluasan pihak yang terlibat dalam pemungutan, bukan awal pemberlakuan pajak digital.

Melalui mekanisme tersebut, pemerintah memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Transaksi yang menjadi cakupan antara lain penggunaan perangkat lunak, aplikasi, layanan komputasi awan, streaming, hiburan digital, kecerdasan buatan (AI), dan permainan daring. Pada tahap awal, DJP telah menunjuk enam penyelenggara sebagai pemungut, yaitu BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, Bank Syariah Indonesia (BSI), dan LinkAja. Perluasan tersebut kemudian menimbulkan perhatian mengenai bagaimana mekanisme pemungutan SPP-TDLN berjalan dan hubungannya dengan sistem PPN digital yang telah lebih dahulu berlaku.

Dalam pelaksanaannya, SPP-TDLN melibatkan bank dan penyedia jasa pembayaran nonbank sebagai pihak yang membantu mengidentifikasi serta memungut PPN atas transaksi digital luar negeri sesuai ketentuan. Informasi transaksi pembayaran digunakan untuk mengenali transaksi yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN. Sistem ini melibatkan Jalin Pembayaran Nusantara sebagai operator, sementara DJP melakukan penunjukan terhadap pihak yang bertugas sebagai pemungut. Pemerintah juga tengah mempersiapkan sekitar 30 bank dan platform fintech tambahan untuk bergabung dalam sistem tersebut. Namun, calon penyelenggara itu belum seluruhnya memperoleh penunjukan resmi karena masih menjalani tahapan persiapan dan stabilisasi.

SPP-TDLN melengkapi mekanisme PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang telah berlaku sejak 1 Juli 2020. Perbedaannya terletak pada pihak yang melakukan pemungutan. Dalam skema PMSE, pemungutan dilakukan oleh pelaku usaha atau platform digital yang telah ditunjuk pemerintah, seperti Google, Netflix, Spotify, Meta, Microsoft, dan TikTok. Sementara itu, SPP-TDLN memanfaatkan peran penyelenggara sistem pembayaran untuk memungut PPN atas transaksi digital luar negeri. Kedua mekanisme tersebut dirancang untuk saling melengkapi dan menghindari pemungutan PPN dua kali atas transaksi yang sama. Setelah mekanisme dan cakupan pemungutan tersebut diperjelas, perhatian berikutnya tertuju pada potensi penerimaan negara dari perluasan sistem ini.

Dari sisi penerimaan, perluasan SPP-TDLN dinilai berpotensi memperluas basis pemajakan transaksi digital. Direktur Eksekutif MUC Tax Research Institute menilai keterlibatan bank dapat membuka peluang pemungutan yang lebih luas karena bank memfasilitasi berbagai jenis pembayaran. Namun, pengamat pajak CITA berpandangan bahwa tambahan penerimaan belum tentu signifikan karena sebagian besar produk dan layanan digital telah tercakup dalam mekanisme PPN PMSE. Perluasan tersebut juga dinilai belum tentu memberikan pengaruh besar terhadap rasio pajak nasional.

DJP mencatat penerimaan PPN PMSE secara kumulatif sejak 2020 hingga September 2026 mencapai Rp45,21 triliun. Penerimaan tersebut terdiri atas Rp731,4 miliar pada 2020, Rp3,9 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022, Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, Rp10,32 triliun pada 2025, serta Rp9,54 triliun sepanjang Januari hingga September 2026. Sementara itu, konsultan Botax Consulting Indonesia menilai manfaat SPP-TDLN tidak hanya terletak pada tambahan penerimaan, tetapi juga pada perluasan data transaksi dan peningkatan kepatuhan. Dalam periode 25 September hingga 11 Oktober 2026, enam penyelenggara awal telah mengidentifikasi sekitar 5,5 juta transaksi dengan nilai mencapai Rp10 triliun. Angka tersebut merupakan nilai transaksi yang tercatat, bukan realisasi penerimaan pajak. Potensi penerimaan yang lebih luas tersebut juga perlu dilihat dari sisi dampaknya terhadap konsumen, terutama apabila pemungutan PPN memengaruhi harga layanan digital.

Perluasan pemungutan PPN transaksi digital memunculkan kekhawatiran mengenai daya beli masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah. Ekonom dan pakar kebijakan publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta mengingatkan bahwa tambahan beban pajak dapat memengaruhi pengeluaran konsumen apabila pelaku usaha meneruskan seluruh beban PPN ke harga jual. Sebagai ilustrasi, layanan digital dengan harga Rp100.000 dapat menjadi Rp111.000 apabila dikenakan PPN sebesar 11% dan seluruh bebannya diteruskan kepada konsumen. Ilustrasi tersebut menggambarkan kemungkinan perubahan harga, bukan berarti seluruh transaksi digital otomatis dikenakan PPN dengan perlakuan yang sama.

Kekhawatiran tersebut muncul di tengah penurunan jumlah penduduk kelas menengah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk kelas menengah turun dari 57,33 juta orang atau 21,45% dari populasi pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024. Sementara itu, Mandiri Institute memperkirakan jumlahnya mencapai 46,7 juta orang pada 2025. Di sisi lain, DJP mencatat penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp58,75 triliun hingga September 2026. Angka tersebut terdiri atas PPN PMSE sebesar Rp45,21 triliun, pajak aset kripto Rp2,18 triliun, pajak fintech Rp5,40 triliun, serta pajak melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP) Rp5,96 triliun. Pengamat tersebut mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan fasilitas pajak yang lebih terarah bagi layanan digital yang mendukung pendidikan, peningkatan keterampilan, dan produktivitas UMKM. Selain itu, mekanisme koreksi dan pengembalian pajak yang mudah serta perlindungan data juga menjadi perhatian. Kekhawatiran terhadap daya beli tersebut kemudian menjadi perhatian dalam respons pemerintah terhadap perluasan pemungutan pajak digital.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan bahwa pemerintah akan membahas lebih lanjut kebijakan pajak digital bersama Kementerian Keuangan. Ketika ditanya mengenai kemungkinan dampaknya terhadap kelompok kelas menengah, pemerintah belum memberikan jawaban secara langsung. Pemerintah menyebutkan adanya sejumlah program bantuan, termasuk fasilitas PPh Ditanggung Pemerintah (DTP) hingga Rp10 juta untuk semua sektor. Namun, penjelasan tersebut belum merinci hubungan program PPh DTP dengan penerapan PPN melalui SPP-TDLN maupun bentuk bantuan yang secara khusus ditujukan untuk mengimbangi dampaknya terhadap daya beli masyarakat. Pemerintah juga menyampaikan bahwa kebijakan lainnya masih dapat diumumkan pada waktu mendatang.

Respons tersebut menunjukkan bahwa pembahasan mengenai perluasan pajak digital masih perlu diikuti dengan perhatian terhadap kondisi masyarakat. Sementara itu, DJP tetap menegaskan bahwa SPP-TDLN merupakan pengembangan mekanisme pemungutan PPN yang telah berlaku sejak September 2026, bukan pengenaan pajak baru. Dengan rencana penambahan penyelenggara, pemerintah perlu memastikan kesiapan sistem pemungutan serta pelaksanaan ketentuan agar perluasan tersebut dapat berjalan sesuai tujuan. Pada saat yang sama, perhatian terhadap daya beli masyarakat dan efektivitas kebijakan tetap menjadi bagian penting dalam pembahasan pemerintah.

Bagi pelaku bisnis, perluasan SPP-TDLN menuntut kesiapan sistem dan administrasi, terutama bagi bank serta perusahaan fintech yang nantinya ditunjuk sebagai pemungut. Pelaku usaha digital juga perlu memperhatikan perlakuan PPN atas transaksi lintas negara agar tidak terjadi pemungutan ganda. Sementara itu, masyarakat perlu memahami bahwa kebijakan ini berkaitan dengan PPN atas pemanfaatan barang dan jasa digital luar negeri yang memenuhi kriteria, bukan pengenaan pajak secara otomatis atas seluruh transaksi perbankan atau pembayaran digital. Bagi pemerintah, perluasan sistem ini membuka peluang untuk memperluas pengawasan transaksi dan meningkatkan kepatuhan, tetapi pelaksanaannya tetap perlu mempertimbangkan dampak terhadap konsumen.

Pada akhirnya, keberhasilan perluasan SPP-TDLN tidak hanya ditentukan oleh bertambahnya jumlah penyelenggara atau besarnya nilai transaksi yang teridentifikasi. Pemerintah perlu memastikan mekanisme pemungutan berjalan efektif, menghindari pemungutan berganda, serta memperhatikan daya beli masyarakat. Di sisi lain, pelaku usaha perlu mempersiapkan sistem pembayaran dan administrasi perpajakan agar dapat mengikuti ketentuan yang berlaku. Dengan pelaksanaan yang terukur dan koordinasi yang baik, perluasan SPP-TDLN diharapkan dapat mendukung penerimaan negara tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat dan dunia usaha.