Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN yang didasarkan semata-mata pada data ekualisasi bukti potong PPh Pasal 23 sering kali menjadi titik konflik antara otoritas pajak dan wajib pajak. Dalam sengketa ini, Terbanding menetapkan kurang bayar PPN karena menemukan bukti potong atas nama PT RP yang tidak dilaporkan sebagai omzet PPN, meskipun secara faktual PT RP tidak pernah melakukan penyerahan jasa tersebut.
Konflik inti berpusat pada validitas bukti potong sebagai dasar tunggal penetapan objek pajak. Terbanding bersikeras bahwa bukti potong adalah bukti otentik adanya penyerahan jasa kena pajak, sementara PT RP membuktikan bahwa bukti potong tersebut merupakan kesalahan input data oleh PT RBI selaku lawan transaksi yang seharusnya mencatat transaksi promosi dengan toko-toko retail, bukan dengan distributor.
Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya memberikan resolusi yang berpihak pada kebenaran materiil. Hakim menegaskan bahwa keberadaan bukti potong tidak secara otomatis menciptakan utang pajak jika terbukti terdapat kesalahan administratif dan tidak ada aliran dana atau penyerahan jasa yang nyata dilakukan oleh wajib pajak. Putusan ini menggarisbawahi pentingnya prinsip substance over form dalam penegakan hukum pajak di Indonesia.
Implikasi dari putusan ini memberikan kepastian hukum bagi distributor agar tidak dibebani tanggung jawab pajak atas kesalahan pihak prinsipal. Secara praktis, wajib pajak harus memperkuat bukti korespondensi dan surat pernyataan dari lawan transaksi jika menghadapi sengketa berbasis data ekualisasi pihak ketiga. Kesimpulannya, pengadilan mengakui bahwa kesalahan administratif pihak pemotong tidak boleh merugikan hak-hak perpajakan pihak yang dipotong jika fakta ekonomi tidak mendukung adanya transaksi.
'Analisa Komprehensif dan Putusan Pengadilan Pajak atas Sengketa Ini Tersedia di sini'
tpc.consulting 
tpc.consulting 
info@taxindo.co.id