Ketegangan Dagang Asean Memanas dan Pasokan Gas Dipertaruhkan: Siasat Baru Indonesia Jaga Stabilitas Investasi Regional!

Berdasarkan proyeksi IMF dalam World Economic Outlook edisi Oktober 2026, produk domestik bruto (PDB) Indonesia berdasarkan paritas daya beli (purchasing power parity/PPP) mencapai US$5,48 triliun. Nilai tersebut menempatkan Indonesia di peringkat ketujuh dunia, di atas Brasil, Inggris, dan Prancis. Namun, berdasarkan PDB nominal, Indonesia berada di peringkat ke-17 dengan nilai US$1,48 triliun. Perbedaan peringkat ini mencerminkan perbedaan metode pengukuran. PPP memperhitungkan perbedaan tingkat harga antarnegara, sedangkan PDB nominal menggunakan nilai tukar untuk mengonversi nilai ekonomi ke dolar AS.

Besarnya skala ekonomi nasional belum sepenuhnya mencerminkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Ekonom CORE Indonesia menilai bahwa posisi Indonesia berdasarkan PPP lebih menggambarkan besarnya populasi dan pasar domestik daripada tingkat produktivitas maupun kemakmuran penduduk. PDB per kapita berdasarkan PPP Indonesia tercatat sekitar US$18.657, dengan peringkat ke-107 dari 192 negara. Sementara itu, pendapatan per kapita nominal masih berkisar US$5.360.

Untuk memperbaiki kualitas pertumbuhan, ekonom mendorong pemerintah mempercepat reindustrialisasi, memperkuat industri padat karya, dan mengembangkan hilirisasi menuju produk bernilai tambah serta berteknologi tinggi. Perbaikan iklim investasi, penurunan biaya logistik, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja juga diperlukan agar investasi mampu meningkatkan produktivitas dan memperluas pekerjaan formal. Tantangan peningkatan kualitas pertumbuhan tersebut semakin penting ketika belanja pemerintah daerah, yang turut menggerakkan aktivitas ekonomi lokal, masih menghadapi kendala penyerapan anggaran.

Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja pemerintah daerah baru mencapai Rp737 triliun atau 58,35% dari total pagu APBD sebesar Rp1.263,12 triliun per 24 Oktober 2026. Persentase tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada 2025 sebesar 61,64% dan pada 2024 sebesar 65%. Dengan demikian, pemerintah daerah masih perlu merealisasikan sekitar Rp526 triliun dalam sisa waktu sekitar dua bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

Lambatnya realisasi belanja daerah tidak hanya berkaitan dengan tekanan anggaran akibat penurunan transfer ke daerah (TKD), tetapi juga dengan ketidakpastian penyaluran dana dan kendala pelaksanaan program. Alokasi TKD turun dari Rp919,9 triliun pada 2025 menjadi Rp693 triliun pada 2026. Sementara itu, simpanan dana pemerintah daerah di perbankan mencapai Rp195,2 triliun pada akhir Agustus 2026. Besarnya simpanan tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya anggaran menganggur karena sebagian dana dapat menjadi cadangan untuk mengantisipasi ketidakpastian arus kas dan memenuhi belanja wajib.

Ekonom CORE Indonesia memperkirakan penyerapan belanja daerah sepanjang 2026 hanya mencapai 83%–87% dari pagu anggaran. Belanja modal berpotensi mencatat realisasi lebih rendah, yakni sekitar 75%–80%, dibandingkan rata-rata realisasi lima tahun terakhir sebesar 84,6%. Jika belanja barang, jasa, dan modal tertunda, permintaan terhadap kontraktor lokal, UMKM, serta tenaga kerja dapat ikut melemah, terutama di daerah yang lebih bergantung pada belanja APBD. Karena itu, kepastian jadwal transfer, penyederhanaan petunjuk teknis, dan pelaksanaan lelang dini menjadi langkah penting untuk memperbaiki penyerapan anggaran tanpa mengorbankan kualitas program. Di luar tantangan domestik tersebut, hubungan ekonomi Indonesia juga menghadapi risiko dari meningkatnya ketegangan dengan negara tetangga.

Ketegangan Indonesia dengan Singapura dan Malaysia terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan, kabut asap, serta sentimen indeks saham MSCI berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi kawasan. Salah satu perkembangan yang telah terjadi adalah pemangkasan volume ekspor gas bumi Indonesia ke Singapura oleh SKK Migas mulai 24 Oktober 2026. Di tengah polemik tersebut, Menteri ESDM juga menyampaikan sikap tegas mengenai kelanjutan kontrak ekspor gas dengan negara yang dinilai tidak menghargai hubungan kerja sama dengan Indonesia.

Peneliti Senior CSIS mengingatkan bahwa aksi saling membalas kebijakan dapat menimbulkan kehilangan peluang pendapatan (opportunity loss) dan biaya penyesuaian ekonomi (adjustment cost) bagi negara-negara yang terlibat. Ketergantungan ekonomi ketiga negara terlihat dari investasi asing langsung Singapura dan Malaysia di Indonesia yang mencapai Rp350,4 triliun pada 2025, setara 38,9% dari total realisasi investasi asing langsung nasional. Singapura menempati posisi pertama sebagai negara asal investasi asing langsung di Indonesia, sedangkan Malaysia berada di peringkat keempat atau kelima sepanjang 2022–2025. Di sisi lain, Indonesia juga bergantung pada Singapura sebagai sumber utama impor bahan bakar minyak.

Hubungan perdagangan Indonesia dengan kedua negara tersebut juga cukup besar. Pada 2025, nilai ekspor Indonesia ke Singapura mencapai US$13,43 miliar dan ke Malaysia US$13,06 miliar. Sementara itu, nilai impor dari Singapura mencapai US$19,16 miliar dan dari Malaysia US$11,12 miliar. Jika ketegangan meluas hingga mengganggu investasi dan perdagangan, Indonesia berpotensi menghadapi biaya penyesuaian yang lebih besar serta tekanan harga selama proses pencarian mitra alternatif. Namun, besarnya dampak tersebut akan bergantung pada eskalasi konflik dan cakupan kebijakan yang diberlakukan masing-masing negara.

Ketiga perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi tidak cukup diukur dari besarnya PDB, tetapi juga dari produktivitas, efektivitas belanja pemerintah, dan ketahanan hubungan ekonomi dengan mitra dagang. Bagi pelaku usaha, lambatnya belanja daerah dapat memengaruhi permintaan proyek dan perputaran uang di wilayah operasional, sedangkan ketegangan regional berpotensi menambah ketidakpastian pasokan energi, perdagangan, dan investasi. Investor juga perlu memperhatikan kualitas pertumbuhan serta kemampuan investasi menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja formal, bukan sekadar besarnya arus modal yang masuk.

Ke depan, pemerintah perlu memperkuat produktivitas melalui industrialisasi bernilai tambah tinggi, memastikan belanja daerah terlaksana tepat waktu dan berkualitas, serta menjaga hubungan ekonomi regional melalui diplomasi yang konstruktif. Kepastian transfer daerah, perencanaan pengadaan sejak awal tahun, dan penyelesaian polemik dengan mitra dagang secara terukur dapat membantu mengurangi risiko terhadap aktivitas ekonomi. Sementara itu, pelaku usaha perlu memperkuat efisiensi operasional, mengevaluasi ketergantungan rantai pasok, dan menyiapkan alternatif sumber pasokan maupun pasar agar lebih tangguh menghadapi perubahan kebijakan dan kondisi ekonomi.