PPN Masukan Ditolak DJP karena PKP 'Hantu'? Ini Strategi Jitu Memenangkan Banding Berdasarkan Putusan Terbaru!

Putusan Pengadilan Pajak Sengketa Pengkreditan PPN Masukan PT SAR

Dalam konteks implementasi Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, pengkreditan PPN Masukan menghadapi tantangan serius ketika Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menolak Faktur Pajak yang berasal dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang statusnya diragukan atau diduga fiktif, menjadikan pembuktian substansi sebagai isu hukum utama. Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007016.16/2024/PP/M.XVIIIB Tahun 2025 memberikan panduan penting bagi Wajib Pajak mengenai isu sengketa PPN Masukan yang ditolak Terbanding. Kasus ini melibatkan PT SAR (Pemohon Banding) yang PPN Masukannya dikoreksi karena Faktur Pajak (FP) yang dikreditkan diterbitkan oleh PKP yang dinilai Terbanding tidak memiliki kegiatan usaha nyata atau statusnya telah dicabut, sebuah penolakan yang didasarkan pada Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang PPN.

Inti Konflik dan Perbedaan Syarat Pengkreditan PPN Masukan

Inti konflik terletak pada perbedaan interpretasi mengenai syarat pengkreditan PPN dan beban pembuktian. Terbanding berargumen bahwa status PKP penerbit yang diragukan sudah cukup menjadi dasar penolakan, mengindikasikan bahwa Faktur Pajak tersebut melanggar ketentuan formal dan material. Sementara itu, Pemohon Banding bersikeras bahwa transaksi pembelian barang atau jasa tersebut benar-benar terjadi dan mereka telah bertindak dengan itikad baik (good faith). Pemohon Banding berpendapat telah memenuhi semua syarat formal FP dan telah melunasi pembayaran, sehingga ketidakpatuhan atau status PKP lawan seharusnya tidak membatalkan haknya untuk mengkreditkan PPN yang telah dibayarkan.

Pertimbangan Majelis Hakim atas Pembuktian Materialitas Transaksi

Majelis Hakim dalam kasus ini tidak serta merta menerima argumentasi Terbanding hanya berdasarkan status PKP lawan transaksi. Menggunakan kewenangannya sesuai Pasal 26A Undang-Undang KUP, Majelis mengalihkan fokus kepada pembuktian materialitas transaksi. Majelis menekankan bahwa Pemohon Banding wajib membuktikan aliran barang/jasa dan aliran uang secara meyakinkan. Berdasarkan bukti yang disajikan, seperti kontrak, delivery order, dan terutama bukti transfer bank yang tervalidasi, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan banding. Putusan ini menggarisbawahi bahwa Wajib Pajak yang beritikad baik, meskipun berhadapan dengan PKP bermasalah, masih dapat memenangkan sengketa apabila dapat menyajikan bukti substansi transaksi yang kuat.

Implikasi Praktis dan Preseden Litigasi PPN Masukan

Putusan Kabul Sebagian ini memiliki implikasi signifikan bagi praktik bisnis di Indonesia. Wajib Pajak kini menghadapi standar pembuktian yang lebih tinggi, tidak cukup hanya memastikan formalitas Faktur Pajak. Dampaknya adalah mendesaknya kebutuhan untuk melaksanakan prosedur due diligence yang ketat terhadap supplier dan memastikan seluruh dokumentasi pendukung transaksi, terutama bukti pembayaran melalui rekening bank atas nama PKP lawan, terarsip dengan baik. Putusan ini berfungsi sebagai preseden bahwa pembuktian materialitas, bukan sekadar status formalitas, adalah penentu akhir dalam persengketaan PPN Masukan. Keputusan Majelis Hakim ini menjadi tonggak penting dalam litigasi PPN, menyeimbangkan upaya fiskus memerangi faktur fiktif dengan perlindungan terhadap Wajib Pajak yang beritikad baik. Kemenangan parsial Pemohon Banding membuktikan bahwa pertahanan hukum yang didasarkan pada bukti materialitas transaksi adalah strategi yang paling efektif dalam menghadapi koreksi atas PPN Masukan dari PKP yang statusnya diragukan.

Analisa Komprehensif dan Putusan Pengadilan Pajak atas Sengketa Ini Tersedia di sini