Kendala Sistem e-Faktur Bukan Alasan DJP Kenakan Denda Administratif bagi Eksportir.

Analisis Gugatan Pajak: Sanksi Denda Pasal 14 Ayat (4) UU KUP dan Kendala System Error e-Faktur PT SSI

Direktur Jenderal Pajak (DJP) kerap kali menerapkan sanksi administrasi Pasal 14 ayat (4) UU KUP secara kaku terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terlambat melaporkan dokumen tertentu yang dipersamakan dengan Faktur Pajak. Dalam sengketa PT SSI, Tergugat menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) PPN Masa September 2015 dengan denda 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) karena Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dianggap tidak dilaporkan sesuai masa penerbitannya melalui aplikasi e-Faktur. Konflik ini berakar pada interprestasi Tergugat yang menilai keterlambatan pelaporan sebagai kelalaian administratif murni, sementara PT SSI bersikeras bahwa kegagalan tersebut disebabkan oleh system error pada masa transisi implementasi e-Faktur nasional tahun 2015.

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim: Itikad Baik Wajib Pajak dan Keadilan Substansial di Atas Kekakuan Sistem

Tergugat berpendapat bahwa sistem e-Faktur telah berjalan stabil dan sosialisasi telah dilakukan secara masif, sehingga kendala yang dialami satu PKP dianggap sebagai alasan subjektif yang tidak dapat membatalkan ketentuan hukum formal. Di sisi lain, PT SSI membuktikan adanya itikad baik dengan melakukan konsultasi berulang kepada Account Representative (AR) dan bagian IT KPP setempat saat mengalami kegagalan unggah (upload) data PEB. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pengenaan sanksi harus memperhatikan aspek keadilan dan kondisi faktual di lapangan, terutama saat transisi sistem baru di mana PKP baru dikukuhkan. Majelis meyakini tidak ada niat sengaja untuk menyembunyikan transaksi karena PT SSI langsung melakukan pembetulan mandiri segera setelah aplikasi diperbarui. Akhirnya, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan seluruh gugatan dan membatalkan sanksi tersebut, menegaskan bahwa keadilan substansial harus diutamakan di atas kekakuan administratif sistem yang belum sempurna.