Gugatan Wajib Pajak Dikabulkan: DJP Kalah Karena Gagal Buktikan Cacat Formal dalam Pengembalian Permohonan Pembatalan SKP

Putusan Pengadilan Pajak Terkait Legalitas Pengembalian Permohonan Pembatalan SKP PT AKJ

Ketentuan perpajakan Indonesia menjamin hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang dinilai tidak benar sesuai Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Dalam studi kasus terbaru melalui Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010315.99/2024/PP/M.XIVA Tahun 2025, isu krusial mengenai legalitas Keputusan Administratif Non-SKP menjadi fokus utama. Kasus ini melibatkan PT AKJ, Penggugat, yang mengajukan Gugatan terhadap tindakan Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III yang menerbitkan Surat Nomor S-2240/PJ/WPJ.12/2024, yang secara efektif mengembalikan permohonan Wajib Pajak tanpa memprosesnya secara substansial. Inti konflik hukum dalam sengketa ini berpusat pada pertanyaan apakah Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan formal yang memadai, sehingga DJP berkewajiban untuk memproses permohonan hingga terbitnya Surat Keputusan akhir, atau tindakan DJP mengembalikan permohonan adalah prosedur yang sah karena dianggap tidak lengkap.

Saling Klaim Prosedural Antara Penggugat dan DJP

Argumen Penggugat berakar pada kepatuhan formal. PT AKJ meyakini telah melampirkan seluruh dokumen yang dipersyaratkan oleh peraturan pelaksana terkait permohonan pembatalan SKP, sehingga surat pengembalian permohonan oleh DJP dianggap melanggar asas kepastian hukum. Wajib Pajak merasa dirugikan karena hak mereka untuk mendapatkan keputusan substantif atas SKP yang dinilai tidak benar telah ditangguhkan secara sepihak melalui keputusan administratif yang tidak berdasar. Di sisi lain, DJP mempertahankan tindakannya, berpegangan pada kewenangan administratif untuk meneliti kelengkapan berkas. Menurut otoritas pajak, tindakan pengembalian (Surat S-2240) dilakukan karena adanya cacat atau ketidaklengkapan formal yang menyebabkan permohonan tidak dapat diproses sesuai prosedur internal yang ketat. Dengan demikian, DJP melihat surat pengembalian tersebut sebagai langkah prosedural yang sah dan bukan penolakan substantif.

Pertimbangan Majelis Hakim dan Beban Pembuktian

Dalam menengahi konflik ini, Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengambil posisi tegas dengan berfokus pada pembuktian. Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagai pihak yang mengeluarkan keputusan administratif yang merugikan Wajib Pajak, DJP berkewajiban untuk membuktikan secara meyakinkan dasar hukum dan alasan formal pengembalian permohonan tersebut di muka persidangan. Ketika DJP gagal menyajikan bukti yang memadai mengenai cacat formal permohonan PT AKJ, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Surat Kepala Kanwil DJP Nomor S-2240 tersebut telah diterbitkan tanpa dasar yang kuat dan melanggar prinsip kehati-hatian administrasi.

Implikasi Hukum dan Perlindungan Hak Wajib Pajak

Putusan yang mengabulkan seluruh Gugatan PT AKJ ini membawa implikasi signifikan dalam praktik litigasi perpajakan. Pertama, putusan ini memperkuat perlindungan Wajib Pajak dari keputusan administratif yang bersifat prosedural namun menghambat hak Wajib Pajak. Kedua, putusan ini menjadi peringatan bagi otoritas pajak bahwa setiap tindakan administratif yang berujung pada pengembalian permohonan harus didasarkan pada alasan yang sangat jelas, terukur, dan dapat dibuktikan. Konsekuensi langsung dari putusan ini adalah pembatalan Surat S-2240, yang mewajibkan DJP untuk melanjutkan proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas permohonan pembatalan SKP yang tidak benar yang diajukan oleh Wajib Pajak. Ke depan, Wajib Pajak harus memanfaatkan preseden ini untuk menantang surat pengembalian permohonan yang dinilai tidak berdasar dengan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Pajak.

Analisa Komprehensif dan Putusan Pengadilan Pajak atas Sengketa Ini Tersedia di sini