Gagal Lolos Uji Wajar: Pinjaman Antar Perusahaan Terkoreksi Karena Syarat Pembayaran Bunga Bersyarat (Conditional Interest Payment)

Penerapan ketentuan Transfer Pricing pada transaksi keuangan afiliasi terus menjadi area sengketa kunci, sebagaimana disoroti dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008540.15/2023/PP/M.XIIA Tahun 2025.

Kasus ini melibatkan koreksi Pajak Penghasilan (PPh) Badan atas pendapatan bunga pinjaman yang diberikan oleh PT CEPA kepada pihak terafiliasi. Inti dari sengketa ini adalah ketidakwajaran syarat Loan Agreement yang menyebabkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggunakan kewenangan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang PPh untuk menetapkan kembali nilai wajar bunga yang seharusnya diakui, meskipun Wajib Pajak berpegangan pada legalitas kontrak perdata dan prinsip akuntansi asset kontinjensi.

Konflik muncul ketika DJP menemukan bahwa Loan Agreement antara PT CEPA dan entitas afiliasinya memuat klausul pembayaran bunga yang sangat bersyarat, yaitu bunga baru akan terutang setelah pelunasan seluruh pokok pinjaman, yang mana pelunasan pokoknya sendiri masih tergantung pada pencapaian cash flow Debitur hingga USD50 juta.

DJP berargumen bahwa syarat-syarat yang tidak pasti dan mengikatkan pembayaran bunga pada kondisi Debitur yang berelasi tersebut adalah non-arm's length dan tidak lazim dilakukan oleh pihak independen. Oleh karena itu, DJP mengoreksi pendapatan bunga Pemohon Banding dan menghitungnya kembali menggunakan suku bunga wajar (LIBOR + 3%), sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (ALP).
Menanggapi koreksi ini, PT CEPA membantah dengan berpegangan pada aspek hukum perdata, yaitu kontrak pinjaman tersebut sah dan mengikat para pihak (Pasal 1338 KUHPerdata). PT CEPA berargumen bahwa bunga belum terutang secara hukum, sehingga belum dapat diakui. Selain itu, PT CEPA mengklaim bunga yang belum pasti realisasinya sebagai Aset Kontinjensi sesuai standar akuntansi (PSAK 57). Bantahan krusialnya adalah bahwa tindakan DJP yang menciptakan penghasilan bunga dari nilai nol melampaui kewenangan Pasal 18 ayat (3) UU PPh, yang seharusnya hanya menentukan kembali besaran penghasilan yang sudah ada.

Majelis Hakim Pengadilan Pajak, dalam pertimbangannya, secara tegas menolak argumen Wajib Pajak.

Majelis membenarkan penggunaan kewenangan Pasal 18 ayat (3) UU PPh oleh DJP karena fakta bahwa syarat pinjaman afiliasi tersebut jauh dari kelaziman usaha yang wajar antar pihak independen. Majelis menilai bahwa Wajib Pajak gagal memenuhi beban pembuktian untuk meyakinkan Majelis bahwa transaksi pinjaman tersebut telah sesuai ALP. Putusan ini menggarisbawahi bahwa dalam konteks Transfer Pricing, prinsip substansi (Arm's Length) akan mengalahkan bentuk legalitas kontrak perdata apabila ditemukan adanya indikasi penyimpangan kewajaran. Dengan demikian, Majelis memutuskan Menolak permohonan banding Wajib Pajak, menguatkan koreksi DJP.

Implikasi dari putusan ini sangat penting bagi perusahaan multinasional yang melakukan transaksi keuangan antargrup. Putusan ini menjadi preseden bahwa klausul perjanjian yang menunda pengakuan bunga berdasarkan kondisi Debitur yang terafiliasi akan dianggap tidak wajar dan dapat dikoreksi oleh otoritas pajak. Perusahaan wajib memastikan bahwa Loan Agreement antargrup memiliki syarat pinjaman (jatuh tempo, suku bunga, jaminan) yang didokumentasikan dengan baik dalam Transfer Pricing Documentation dan sepenuhnya sebanding dengan transaksi independen (ALP). Kegagalan Wajib Pajak dalam membuktikan kewajaran ini akan berujung pada penetapan pajak secara jabatan oleh DJP, yang disahkan oleh Pengadilan Pajak.

Analisa Komprehensif dan Putusan Pengadilan Pajak atas Sengketa Ini Tersedia di sini