Pemeriksaan Pajak

Mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 25 UU KUP, Pemeriksaan Pajak didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU KUP, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tujuan Pemeriksaan Pajak

Menurut ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) UU KUP, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tipe Pemeriksaan Pajak

Proses pemeriksaan tersebut dibagi menjadi tiga tipe pemeriksaan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7, 8, dan 9 PMK 15/2025, yaitu:

Jangka Waktu Pemeriksaan

Berdasarkan Pasal 6 PMK 15/2025, jangka waktu pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan terbagi menjadi dua tahapan: jangka waktu pengujian dan jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporan.

1. Jangka Waktu Pengujian

Jangka waktu pengujian dimulai sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan diserahkan kepada Wajib Pajak atau perwakilannya hingga Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) disampaikan. Durasi maksimalnya:

• Pemeriksaan Lengkap: Paling lama 5 bulan.
• Pemeriksaan Terfokus: Paling lama 3 bulan.
• Pemeriksaan Spesifik: Paling lama 1 bulan.

Khusus untuk pemeriksaan yang melibatkan satu grup Wajib Pajak dan/atau yang terindikasi transaksi transfer pricing, jangka waktu pengujian bisa diperpanjang hingga 4 bulan.

2. Jangka Waktu Pembahasan dan Pelaporan

Jangka waktu ini paling lama 30 hari kerja terhitung sejak SPHP disampaikan hingga Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterbitkan.

3. Pengecualian dan Hal Lainnya

• Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan tertentu dilakukan lebih singkat, yakni masing-masing paling lama 10 hari kerja.
• Pemeriksaan untuk Tujuan Lain: Jangka waktu total paling lama 4 bulan.
• Harus memperhatikan peraturan terkait pengembalian kelebihan pajak, penghapusan NPWP, atau pencabutan PKP.
• Tidak berlaku untuk PPh migas Production Sharing Contract Cost Recovery.

Kewajiban Pemeriksa Pajak

Berdasarkan Pasal 7 PMK 15/2025, kewajiban pemeriksa dibagi menjadi kewajiban umum dan kewajiban tambahan khusus untuk pemeriksaan kepatuhan.

Kewenangan Pemeriksa Pajak

• Akses Dokumen & Data: Meminjam buku/catatan dan mengakses data elektronik.
• Akses Fisik: Memasuki ruangan atau tempat penyimpanan barang/uang.
• Permintaan Keterangan: Meminta penjelasan lisan/tertulis dari WP maupun pihak ketiga.
• Penyegelan: Berwenang menyegel tempat atau barang tertentu.
• Permintaan Bantuan: Meminta WP menyediakan tenaga, peralatan, atau ruangan khusus.

Hak Wajib Pajak

Wajib pajak memiliki hak umum (melihat tanda pengenal/SP2) dan hak tambahan (mengungkapkan ketidakbenaran, menghadiri pembahasan akhir, dan mengajukan permohonan ke Tim Quality Assurance).

Kewajiban Wajib Pajak

• Memperlihatkan/meminjamkan dokumen pembukuan.
• Memberi akses ke data elektronik dan tempat pemeriksaan.
• Memberikan bantuan tenaga/peralatan dan memberikan keterangan yang diminta.
• Menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP (Kewajiban Tambahan).

Hasil Pemeriksaan & Proses Lanjutan

Setelah proses selesai, DJP akan menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP). WP wajib memberi tanggapan tertulis paling lama 5 hari kerja.

Pembahasan dengan Tim Quality Assurance (QA)

Wajib Pajak dapat mengajukan pembahasan dengan Tim QA Pemeriksaan jika terjadi perbedaan pendapat mengenai dasar hukum koreksi, dengan syarat hadir dalam PAHP dan belum menandatangani Berita Acara PAHP.

• Batas Waktu: Permohonan diajukan maksimal 3 hari kerja setelah risalah pembahasan ditandatangani.
• Sifat Simpulan: Keputusan Tim QA bersifat mengikat dan menjadi dasar pembuatan Berita Acara PAHP akhir.