Pembetulan & Perpanjangan

Pembetulan pajak merupakan hak Wajib Pajak untuk melakukan perbaikan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak karena adanya kesalahan atau ketidaklengkapan data guna memastikan apakah data pajak yang dilaporkan sudah benar dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Adapun kesalahan yang dimaksud, dapat berupa:

1. Kesalahan tulis: termasuk kesalahan penulisan nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, nomor objek pajak, lokasi objek pajak, sektor objek pajak, subsektor objek pajak, nomor keputusan atau ketetapan, jenis pajak, masa pajak, bagian tahun pajak, tahun pajak, tanggal jatuh tempo, atau kesalahan tulis lainnya yang tidak memengaruhi jumlah pajak terutang;
2. Kesalahan hitung: kesalahan yang berasal dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan; atau kesalahan hitung yang diakibatkan oleh adanya penerbitan Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan, atau putusan yang terkait dengan bidang perpajakan; dan/atau
3. Kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan meliputi:
   • Kekeliruan dalam penerapan tarif;
   • Kekeliruan penerapan persentase norma penghitungan penghasilan neto;
   • Kekeliruan penerapan sanksi administratif atau denda administratif;
   • Kekeliruan penghasilan tidak kena pajak;
   • Kekeliruan penghitungan pajak penghasilan dalam tahun berjalan;
   • Kekeliruan dalam pengkreditan pajak;
   • Kekeliruan penerapan kurs;
   • Kekeliruan penerapan persentase nilai jual kena pajak;
   • Kekeliruan penerapan nilai jual objek pajak tidak kena pajak; atau
   • Kekeliruan pemberian pengurangan pokok pajak bumi dan bangunan.

Objek Pembetulan

Adapun yang menjadi objek Pembetulan, adalah:

• SKPKB
• SKPKBT
• SKPN
• SKPLB
• Surat Tagihan Pajak
• SK Pembetulan
• SK Keberatan
• SK Pengurangan Sanksi
• SK Penghapusan Sanksi
• SK Pengurangan Ketetapan
• SK Pembatalan Ketetapan
• SK Pengembalian Pendahuluan
• SK Pemberian Imbalan Bunga
• SPPT
• SKP PBB
• STP PBB
• SK Pengurangan PBB
• SK Pengurangan Denda PBB
• SK Persetujuan Bersama

Terhadap surat-surat di atas, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan pembetulan yang ketentuannya diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 (UU KUP) sebagaimana yang telah diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP).

Keberatan Pajak

Keberatan pajak adalah upaya hukum pertama jika merasa ada ketidakadilan dalam penetapan pajak. Wajib Pajak dapat meminta peninjauan ulang terhadap SKP atau pemotongan pihak ketiga.

1. Objek dan Syarat Keberatan

• SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, atau Pemotongan/Pemungutan Pihak Ketiga.

1. Diajukan tertulis dalam Bahasa Indonesia.
2. Paling lama 3 bulan sejak tanggal surat dikirim.
3. Mencantumkan alasan yang jelas dan kuat.
4. Satu surat untuk satu SKP.
5. Melunasi jumlah pajak yang telah disetujui dalam PAHP.

2. Proses Penyelesaian Keberatan

DJP wajib memberikan keputusan dalam 12 bulan. Jika lewat, keberatan dianggap dikabulkan. Keputusan dapat berupa: mengabulkan seluruhnya/sebagian, menolak, atau menambah jumlah pajak. Jika dikabulkan dan ada kelebihan bayar, WP mendapat imbalan bunga 2% per bulan (maksimal 24 bulan).

3. Sanksi Administrasi Keberatan

Jika keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian, WP dikenai denda 30% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi pajak yang telah dibayar.

Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan Sanksi Administratif atau SKP

DJP dapat mengurangi/menghapuskan sanksi atau membatalkan SKP yang tidak benar karena kekhilafan WP, ketidaktelitian petugas, atau alasan prosedural (seperti tanpa penyampaian SPHP atau tanpa pembahasan akhir). Hal ini memastikan proses perpajakan berjalan transparan dan adil.