Pasar Digital Triliunan Rupiah Lari ke Asing di Tengah Guyuran Stimulus 2027: Akankah Konsumen Lokal Hanya Jadi Penonton?

Besarnya pasar digital Indonesia belum sepenuhnya memberikan manfaat bagi perekonomian domestik. Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai bahwa sebagian besar nilai ekonomi digital masih dinikmati oleh perusahaan dan platform asing yang memiliki pangsa pasar besar di Indonesia, tetapi tidak membuka kantor pusat di dalam negeri. Kondisi tersebut turut memengaruhi belum optimalnya penerimaan negara dari sektor digital, khususnya kontribusi PPh perusahaan digital asing. Tantangan serupa terlihat pada perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), yang pemanfaatannya di Indonesia masih lebih banyak berada pada sisi konsumen. Meskipun investasi pusat data mulai berkembang di dalam negeri, sebagian pemrosesan data dinilai masih berlangsung di luar wilayah Indonesia sehingga manfaat ekonominya belum sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat dan pelaku usaha domestik.

Berdasarkan laporan e-Conomy SEA 2026 yang disusun Google, Temasek, dan Bain & Company, GMV ekonomi digital Asia Tenggara diproyeksikan tumbuh 17% menjadi US$368 miliar pada 2026 dan mencapai US$1 triliun pada 2035. Sebanyak 58% populasi pekerja di enam pasar utama Asia Tenggara (SEA-6) telah menggunakan AI generatif. Perkembangan ini juga mendorong agentic commerce, yaitu model perdagangan ketika agen AI membantu konsumen mencari produk, membandingkan harga, hingga melakukan pembelian. Sebanyak 75% pengguna AI merasa nyaman apabila agen AI membantu mencari harga terbaik dan membeli produk. Untuk menghadapi perkembangan tersebut, Google merekomendasikan pelaku e-commerce, ritel, dan produk konsumen mengadopsi Universal Commerce Protocol (UCP), yaitu standar terbuka yang memungkinkan agen AI berinteraksi dengan produk dan layanan, dengan tetap memperhatikan perlindungan serta privasi konsumen.

Di tengah tantangan optimalisasi ekonomi digital tersebut, pemerintah juga menyiapkan kebijakan fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat melalui sembilan program stimulus ekonomi pada 2027. Salah satu program utamanya adalah perluasan fasilitas PPh Pasal 21 DTP bagi pekerja sektor formal dengan penghasilan hingga Rp10 juta per bulan, yang ditargetkan menjangkau 7,54 juta pekerja sepanjang Januari hingga Desember 2027. Fasilitas ini direncanakan berlaku di seluruh sektor usaha dengan prioritas industri alas kaki, tekstil dan produk tekstil (TPT), elektronik, serta pariwisata. Selain itu, pemerintah mengevaluasi kemungkinan kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp54 juta per tahun dengan mempertimbangkan inflasi dan upah minimum. Namun, skema PPh Pasal 21 DTP masih dalam tahap perincian dan kenaikan PTKP masih berupa evaluasi.

Stimulus lainnya mencakup Program Magang Nasional bagi 150.000 peserta dan Program Vokasi Nasional bagi 300.000 peserta. Pemerintah juga merencanakan tambahan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebesar 100% bagi pekerja dengan upah di bawah Rp2,3 juta serta diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 50% bagi pekerja bukan penerima upah (BPU). Di sektor perumahan, pemerintah berencana melanjutkan PPN DTP sebesar 100% untuk bagian harga rumah sampai dengan Rp2 miliar dengan harga properti maksimal Rp5 miliar, serta menyediakan KPR bersubsidi MBT dengan bunga tetap 6%. Sementara itu, dukungan terhadap industri perhiasan mencakup perluasan pembebasan pungutan PPN bagi industri perhiasan dan konsumen logam mulia serta usulan penyesuaian standar kadar emas dari 99,95% menjadi 99,9%.

Selain stimulus ekonomi yang direncanakan untuk 2027, pemerintah juga menyiapkan program perlindungan sosial pada akhir 2026. Salah satunya adalah Program Satu Orang Satu Rekening dengan alokasi anggaran Rp1,28 triliun yang menyasar penduduk dewasa dari kelompok desil 1 hingga desil 4 yang belum memiliki akses perbankan formal. Program ini diproyeksikan menjangkau 25,16 juta penduduk dewasa, dengan saldo awal sebesar Rp50.000 dari APBN untuk setiap rekening baru. Program tersebut bertujuan memperluas inklusi keuangan sekaligus mendukung penyaluran bantuan sosial agar lebih efisien dan tepat sasaran. Namun, pelaksanaannya masih dalam tahap pematangan dan ditargetkan direalisasikan dalam waktu dua bulan.

Selain pembukaan rekening gratis, pemerintah menyiapkan bantuan beras sebanyak 10 kilogram bagi 33,24 juta keluarga penerima manfaat serta Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp900.000 bagi 13,3 juta pekerja dengan penghasilan maksimal Rp3,5 juta per bulan atau di bawah upah minimum provinsi (UMP). Untuk mendukung mobilitas masyarakat selama libur akhir tahun, pemerintah juga menyiapkan fasilitas PPN DTP sebesar 100% atas tiket pesawat kelas ekonomi domestik pada 22 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027, dengan target 3,75 juta penumpang.

Kesimpulannya, ketiga kebijakan tersebut menunjukkan bahwa penguatan perekonomian nasional memerlukan pendekatan yang seimbang antara optimalisasi potensi ekonomi digital, pemberian stimulus fiskal, dan perluasan inklusi keuangan. Besarnya pasar digital dan perkembangan AI perlu diimbangi dengan penguatan ekosistem domestik agar manfaat ekonominya dapat dinikmati secara lebih luas. Pada saat yang sama, stimulus pemerintah diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat serta meningkatkan akses kelompok berpenghasilan rendah terhadap layanan keuangan.

Pemerintah perlu memperkuat kepatuhan perpajakan perusahaan digital asing sesuai ketentuan yang berlaku, mendorong pengembangan ekosistem AI dalam negeri, serta memastikan pelaksanaan stimulus perpajakan dan bantuan sosial berjalan tepat sasaran. Sementara itu, pelaku usaha perlu meningkatkan kesiapan infrastruktur digital, kualitas data produk, dan pemanfaatan teknologi AI agar mampu menghadapi perubahan pola perdagangan digital. Pelaku usaha juga perlu memahami fasilitas perpajakan yang tersedia agar dapat memanfaatkannya sesuai ketentuan yang berlaku.