Jalan Pintas Sengketa Pajak: Mengapa Mencabut Banding Bisa Jadi Pilihan Cerdas?

Kasus PT HI, yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014280.13/2020/PP/M.IIIA Tahun 2021, menyoroti mekanisme penyelesaian sengketa pajak yang jarang diulas secara mendalam, yaitu pencabutan banding.

Dalam konteks litigasi perpajakan di Indonesia, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak secara eksplisit mengatur bahwa Pemohon Banding dapat mencabut permohonan banding yang diajukannya. Mekanisme ini dapat menjadi solusi pragmatis bagi Wajib Pajak dan otoritas pajak untuk menghindari proses litigasi yang panjang dan berpotensi mahal, terutama jika kesepakatan damai dapat dicapai di luar persidangan.

Pada kasus ini, sengketa berawal dari koreksi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 Masa Pajak Februari 2015 senilai Rp1.145.721.277,00.

Terbanding (Direktorat Jenderal Pajak) mempertahankan koreksi tersebut, sementara Pemohon Banding, setelah mengajukan banding, memilih untuk mencabutnya. Langkah ini disetujui oleh Terbanding, sebuah indikasi bahwa kedua belah pihak telah menemukan titik temu atau kesepakatan di luar jalur litigasi formal.

Majelis Hakim, dalam putusannya, tidak menguji substansi sengketa PPh Pasal 26 tersebut.

Sebaliknya, pertimbangan hukum Majelis murni berfokus pada pemenuhan persyaratan formal pencabutan banding. Majelis menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 39 UU Pengadilan Pajak, jika pencabutan banding diajukan di persidangan dan disetujui oleh Terbanding, Majelis berhak mengabulkan permohonan tersebut. Putusan ini menjadi contoh nyata bagaimana hukum acara perpajakan memberikan fleksibilitas bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus menunggu putusan akhir yang mengikat.

Kasus PT HI ini menegaskan kembali prinsip bahwa sengketa pajak tidak selalu harus berakhir dengan putusan yang memihak salah satu pihak.

Sebaliknya, pencabutan banding menunjukkan adanya jalan keluar yang efisien melalui kompromi atau kesepakatan. Implikasi dari putusan ini memberikan pelajaran berharga bagi Wajib Pajak untuk tidak terpaku pada proses litigasi semata. Wajib Pajak disarankan untuk secara aktif mengeksplorasi opsi penyelesaian di luar jalur litigasi, seperti komunikasi dan negosiasi dengan otoritas pajak, yang mungkin dapat menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan tanpa biaya dan waktu yang signifikan dari proses banding.