Inti konflik bermula ketika DJP menemukan selisih antara omzet yang dilaporkan perusahaan dengan laporan PPN pada Masa Oktober 2017. DJP mengasumsikan selisih tersebut sebagai penyerahan barang yang belum dipungut PPN. Di sisi lain, Wajib Pajak bersikukuh bahwa selisih tersebut timbul karena adanya timing difference (beda waktu). Dana yang diterima adalah uang muka (down payment) yang barangnya baru diserahkan pada tahun berikutnya. DJP menolak argumen ini dengan alasan minimnya bukti saat tahap keberatan, sementara Wajib Pajak merasa telah melakukan pencatatan yang benar sesuai prinsip akuntansi dan perpajakan.
Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutus sengketa ini dengan bijaksana melalui pendekatan pembuktian materiil. Setelah meneliti General Ledger, Rekening Koran, dan dokumen pendukung lainnya, Hakim menemukan fakta bahwa dana yang masuk memang merupakan deposit pelanggan untuk transaksi masa depan. Hakim menegaskan bahwa Pasal 11 UU PPN harus diterapkan dengan melihat substansi kejadian. Karena Wajib Pajak mampu membuktikan bahwa penyerahan fisik barang (saat terutang PPN yang sebenarnya dalam konteks ini) terjadi di periode lain, maka asumsi ekualisasi DJP menjadi tidak valid.
Implikasi dari putusan ini sangat signifikan bagi Wajib Pajak di Indonesia. Putusan ini menegaskan bahwa kertas kerja ekualisasi pemeriksa pajak bukanlah bukti mutlak. Kunci kemenangan Wajib Pajak terletak pada kerapian administrasi—kemampuan menelusuri setiap Rupiah uang masuk (cash in) ke dokumen perikatan (invoice/contract) dan arus barang (delivery). Perusahaan diingatkan untuk selalu menyiapkan rekonsiliasi fiskal yang mendetail sebelum diperiksa, guna mengantisipasi sengketa serupa di masa depan.
Analisa Komprehensif dan Putusan Pengadilan Pajak atas Sengketa Ini Tersedia di sini
tpc.consulting 
tpc.consulting 
info@taxindo.co.id