Pengakuan Kredit Pajak Pajak Penghasilan (PPh) merupakan elemen krusial yang sering menjadi titik sengketa dalam pemeriksaan PPh Badan, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012794.15/2021/PP/M.IIA Tahun 2025.

Isu kunci yang diangkat adalah sejauh mana validitas bukti pemotongan atau penyetoran yang diklaim oleh Wajib Pajak harus diakui oleh otoritas pajak, terutama saat Wajib Pajak mengajukan restitusi atas PPh Lebih Bayar. Koreksi yang dilakukan Terbanding pada akhirnya memaksa Wajib Pajak untuk mempertahankan keabsahan angka kredit pajaknya melalui upaya Banding, menunjukkan kompleksitas interpretasi dan administrasi terkait hak pengkreditan.

Inti Konflik: Ketidaksesuaian Data Bukti Potong PPh Pasal 23 dengan Basis Data DJP

Inti konflik dalam kasus ini muncul ketika Terbanding melakukan koreksi yang mengurangi jumlah Kredit Pajak PPh Badan yang telah diklaim oleh PT IR (Pemohon Banding). Koreksi tersebut berimplikasi langsung pada penetapan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) yang lebih kecil dari hitungan Wajib Pajak. Terbanding mendasarkan koreksi pada temuan pemeriksaan yang meragukan kesesuaian data Kredit Pajak PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, atau jenis PPh lainnya dengan basis data yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Sebaliknya, Pemohon Banding berargumen bahwa mereka telah memenuhi seluruh persyaratan formal dan material, termasuk kepemilikan bukti pemotongan yang sah dari lawan transaksi. Pemohon Banding mengklaim bahwa seluruh Kredit Pajak yang diajukan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2018 adalah benar secara hukum dan harus diakui sepenuhnya untuk mengurangi total PPh yang terutang.

Resolusi: Pengakuan Aspek Materialitas Kredit Pajak oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak

Resolusi atas sengketa ini ditentukan melalui pendapat hukum Majelis Hakim yang memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan Banding. Keputusan ini secara substansial mengakui sebagian besar argumen Wajib Pajak, terlihat dari hasil akhir yang menetapkan PPh Lebih Bayar sebesar Rp(16.131.701.469,00), yang setara dengan perhitungan yang diajukan oleh Pemohon Banding. Keberhasilan Wajib Pajak ini mengindikasikan bahwa Majelis Hakim meyakini bahwa bukti konkrit yang disampaikan oleh Pemohon Banding mengenai keabsahan dan jumlah Kredit Pajak lebih kredibel serta telah memenuhi ketentuan Undang-Undang PPh.

Analisis dan Dampak: Pergeseran Fokus Litigasi dari Formalitas Administrasi ke Bukti Substansi

Implikasi dari putusan ini memberikan penekanan penting terhadap aspek dokumentasi dan beban pembuktian materiil dalam sengketa Kredit Pajak. Wajib Pajak harus memastikan bahwa tidak hanya bukti potong secara fisik yang dimiliki, tetapi juga terdapat kesesuaian data dengan transaksi yang dilaporkan dalam dokumen pencatatan lain, seperti faktur pajak dan akun buku besar (*general ledger*).

Putusan ini berfungsi sebagai preseden kuat yang memperkuat hak Wajib Pajak untuk mengkreditkan pajak yang telah dipotong oleh pihak ketiga, selama Wajib Pajak mampu membuktikan bahwa pemotongan tersebut secara faktual telah terjadi. Pengadilan Pajak cenderung memihak Wajib Pajak yang dapat menyajikan bukti komprehensif atas kebenaran transaksi, bahkan ketika data awal sistem pemindaian DJP menunjukkan adanya indikasi ketidaksesuaian arus data (*data mismatching*).

Analisa Komprehensif dan Putusan Pengadilan Pajak atas Sengketa Ini Tersedia di sini