Putusan Pengadilan Pajak ini menegaskan bahwa ketidakmampuan Wajib Pajak Domestik untuk menyerahkan Surat Keterangan Domisili (SKD) Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang sah, menyebabkan pengenaan tarif PPh domestik 20% tidak terhindarkan, mengabaikan potensi tarif P3B yang lebih rendah. Kasus PT DL melawan DJP menjadi yurisprudensi penting terkait penentuan tarif Pajak Penghasilan Pasal 26 atas pembayaran sewa pesawat (aircraft lease) kepada WPLN. Sengketa ini berakar pada Masa Pajak Agustus 2016, di mana DJP melakukan koreksi PPh Pasal 26 karena menilai Pemohon Banding tidak memenuhi persyaratan formal untuk penerapan tarif P3B yang lebih rendah. Koreksi ini mengubah tarif yang semula diyakini Pemohon Banding sebagai tarif P3B menjadi tarif PPh Pasal 26 domestik 20% dari penghasilan bruto, sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang PPh.
Pemohon Banding bersikukuh bahwa transaksi sewa pesawat tersebut seharusnya tunduk pada ketentuan P3B antara Indonesia dengan negara domisili WPLN, yang memungkinkan pemotongan dengan tarif yang lebih rendah. Di sisi lain, Terbanding (DJP) mempertahankan koreksinya berdasarkan ketentuan anti-penghindaran pajak dan prosedur formal penerapan P3B (PER-61/PJ/2009 jo. PER-24/PJ/2010 dan PMK 25/PMK.03/2010). DJP berargumen bahwa tanpa adanya SKD/Form DGT yang lengkap, sah, dan bukti status Beneficial Owner (BO) yang memadai dari WPLN, Wajib Pajak Domestik kehilangan hak untuk menggunakan tarif preferensi P3B.
Majelis menekankan bahwa penerapan tarif P3B merupakan fasilitas perpajakan yang bersifat ketat. Kegagalan Pemohon Banding dalam menyediakan bukti administrasi yang sah—terutama SKD WPLN yang berlaku dan bukti status BO—pada tahapan pemeriksaan dan keberatan adalah cacat hukum yang fundamental. Oleh karena itu, Majelis menyimpulkan bahwa tindakan Terbanding yang menerapkan tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% dari penghasilan bruto atas sewa pesawat udara sesuai Pasal 26 ayat (1) UU PPh adalah tindakan yang sah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Majelis akhirnya menolak seluruh permohonan banding Pemohon Banding.
Implikasi utamanya adalah: kepatuhan formal adalah kunci untuk kepatuhan substansial dalam konteks P3B. Keputusan ini menjadi peringatan bagi seluruh Wajib Pajak pemotong PPh Pasal 26 bahwa kewajiban mereka tidak berhenti pada pemotongan dan penyetoran, melainkan juga mencakup upaya proaktif dalam memperoleh, meneliti, dan menyimpan dokumen formal P3B (Form DGT/SKD) yang sesuai dengan peraturan domestik yang berlaku pada saat terutang. Jika dokumen pendukung tidak ada atau tidak sah, risiko koreksi dengan tarif 20% menjadi sangat tinggi, bahkan jika secara materiil WPLN berhak atas tarif P3B. Kasus ini memperkuat preseden hukum bahwa dalam sengketa PPh Pasal 26 terkait P3B, beban pembuktian pemenuhan syarat formal berada sepenuhnya pada Wajib Pajak Domestik sebagai pemotong. Keputusan menolak banding ini menjadi pelajaran mahal mengenai pentingnya dokumentasi transfer dana dan kepatuhan administratif dalam transaksi internasional.
Analisa Komprehensif dan Putusan Pengadilan Pajak atas Sengketa Ini Tersedia di sini
tpc.consulting 
tpc.consulting 
info@taxindo.co.id