Banding PPN CV TA Kandas Akibat Kesalahan Prosedur "Satu Surat Banding untuk Enam Keputusan" 

Sengketa Pengadilan Pajak CV TA: Pelanggaran Syarat Formal "Satu Surat Satu Objek" dan Putusan Tidak Dapat Diterima (NO)

Ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak secara imperatif mengatur bahwa terhadap satu Keputusan diajukan satu Surat Banding, yang dalam kasus CV TA, pelanggaran prinsip ini mengakibatkan putusan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard). Sengketa ini bermula ketika CV TA mengajukan banding atas enam Keputusan Keberatan (KEP-00153 s.d KEP-00159/KEB/WPJ.10/2025) terkait SKPKB PPN Masa Pajak Juli sampai dengan Desember 2021, namun hanya menuangkannya dalam satu surat banding tunggal nomor 09/RAS/September/2025.

Ketidakpatuhan Prosedural Absolut: Penggabungan Objek Banding dan Legalitas Penandatangan

Inti konflik dalam perkara ini bukan lagi mengenai substansi koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN, melainkan pada ketidakpatuhan prosedural yang bersifat absolut dalam hukum acara perpajakan. Terbanding (Direktur Jenderal Pajak) berpegang pada pemenuhan syarat formal, sementara Pemohon Banding terlihat mengabaikan aspek administratif "satu surat satu objek" serta gagal membuktikan legalitas penandatangan surat banding karena ketidakhadiran dalam persidangan.

Pertimbangan Majelis Hakim: Pelanggaran Pasal 36 Ayat (1) dan Pasal 37 Ayat (1) UU Pengadilan Pajak

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menegaskan bahwa penggabungan beberapa keputusan keberatan ke dalam satu surat banding adalah pelanggaran nyata terhadap Pasal 36 ayat (1) UU Pengadilan Pajak. Lebih lanjut, Majelis menyoroti Pasal 37 ayat (1) mengenai kewenangan penandatangan surat. Karena Pemohon Banding tidak pernah hadir dalam empat kali persidangan yang telah dijadwalkan secara patut, Majelis tidak memiliki sarana untuk memverifikasi keabsahan jabatan dan identitas penandatangan surat banding tersebut.

Implikasi Hukum dan Dampak Ketidakhadiran Pemohon Banding dalam Persidangan

Implikasi dari putusan ini sangat krusial bagi Wajib Pajak; kesalahan dalam menyusun administrasi banding menyebabkan pokok sengketa (materiil) sama sekali tidak diperiksa oleh Majelis Hakim. Putusan "Tidak Dapat Diterima" ini menutup pintu bagi CV TA untuk memperjuangkan keadilan atas koreksi pajak yang disengketakan, hanya karena kelalaian formalitas dan ketidakhadiran dalam proses litigasi.

Kesimpulan: Pentingnya Kepatuhan Hukum Acara dalam Litigasi Perpajakan

Kesimpulannya, kepatuhan terhadap hukum acara di Pengadilan Pajak memiliki bobot yang sama pentingnya dengan penguasaan materi sengketa. Kasus CV TA menjadi pelajaran berharga bahwa efisiensi dokumen dengan menggabungkan objek banding adalah kesalahan fatal yang dapat membatalkan hak konstitusional Wajib Pajak untuk memperoleh putusan yang adil secara substansial.