Sengketa pajak seringkali berpusat pada duel interpretasi: pendekatan harfiah (tekstual) versus pendekatan substansial. Hal ini terbukti dalam kasus yang dialami PT PL, di mana pembayaran jasa kurir senilai Rp121.920.657,00 menjadi objek koreksi PPh Pasal 23. Kasus ini menyoroti bagaimana penamaan sebuah jasa dalam faktur tidak selalu menjadi faktor penentu dalam perlakuan pajaknya, dan bagaimana otoritas pajak serta pengadilan cenderung melihat esensi di balik sebuah transaksi.
Inti konflik dalam sengketa ini sangat jelas. PT PL, dengan berpegang pada interpretasi harfiah, berargumen bahwa istilah "jasa kurir" tidak secara eksplisit tercantum dalam daftar jenis jasa lain yang dikenakan PPh Pasal 23 dalam PMK 141/PMK.03/2015. Dengan demikian, menurut mereka, tidak ada dasar hukum yang mewajibkan dilakukannya pemotongan. Di sisi lain, DJP mengadopsi pendekatan substansial. DJP berpendapat bahwa secara esensi dan fungsi, kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan kurir adalah identik dengan "jasa pengangkutan/ekspedisi", sebuah jenis jasa yang secara tegas diatur sebagai objek PPh Pasal 23 dalam peraturan yang sama.
Dalam resolusinya, Majelis Hakim secara tegas mendukung pendekatan substansial yang digunakan oleh DJP. Pertimbangan hakim menyatakan bahwa meskipun penamaannya berbeda, kegiatan yang dilakukan (pelayanan pengiriman barang) adalah sama. Hakim memandang "jasa kurir" dan "jasa ekspedisi" sebagai istilah yang merujuk pada jenis usaha yang sejenis. Berdasarkan interpretasi ini, Majelis menyimpulkan bahwa pembayaran atas jasa tersebut tetap terutang PPh Pasal 23 dan menolak banding PT PL.
Putusan ini merupakan afirmasi kuat atas adagium "substansi mengalahkan bentuk" (substance over form) dalam hukum pajak. Implikasinya, Wajib Pajak tidak dapat lagi berlindung di balik penamaan jasa semata untuk menghindari kewajiban perpajakan. Kepatuhan PPh Pasal 23 menuntut analisis yang lebih mendalam terhadap sifat dan esensi dari setiap pembayaran jasa. Pelajaran penting dari kasus ini adalah bahwa Wajib Pajak harus proaktif dalam mengklasifikasikan pengeluaran jasa berdasarkan substansi kegiatannya, bukan hanya berdasarkan nama yang tertera di faktur, untuk meminimalkan risiko sengketa akibat perbedaan interpretasi.
Analisa Lengkap dan Komprehensif atas Sengketa Ini Tersedia di sini
tpc.consulting 
tpc.consulting 
info@taxindo.co.id