Ringkasan Eksekutif:
Direktorat Jenderal Pajak menerapkan dinamisasi angsuran PPh Pasal 25 pada November–Desember 2026 sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan penerimaan pajak menjelang akhir tahun, dengan kebutuhan penerimaan sekitar Rp514 triliun untuk mencapai proyeksi penerimaan tahunan. Di saat bersamaan, pemerintah menuntaskan uji coba sistem pelaporan keuangan terpusat yang melibatkan 1.052 emiten di Bursa Efek Indonesia guna menyederhanakan pelaporan sekaligus mendukung pengawasan kepatuhan pajak korporasi. Penguatan pengawasan perpajakan juga diperluas melalui penerapan Pajak Minimum Global bertarif efektif minimum 15% yang mencakup 8.163 entitas perusahaan multinasional.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberlakukan kebijakan dinamisasi angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 pada November dan Desember 2026 terhadap wajib pajak badan yang mengalami pertumbuhan usaha. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP menjelaskan bahwa penyesuaian angsuran bulanan ini bertujuan menjaga pembayaran pajak agar tetap proporsional dengan peningkatan laba berjalan. Langkah tersebut sekaligus diharapkan dapat mencegah penumpukan beban pajak terutang saat penyampaian SPT Tahunan serta memperkuat kredit pajak perusahaan.
Otoritas perpajakan menepis anggapan bahwa dinamisasi angsuran merupakan bentuk ijon pajak atau penarikan setoran sebelum waktunya. Penyesuaian ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mengoptimalkan penerimaan negara menjelang akhir tahun. Pasalnya, proyeksi penerimaan pajak hingga akhir 2026 diperkirakan mencapai Rp2.310,8 triliun atau sekitar 98% dari target APBN sebesar Rp2.357,7 triliun. Dengan demikian, masih terdapat kebutuhan penerimaan sekitar Rp514 triliun untuk mencapai proyeksi tersebut, sementara potensi kekurangan terhadap target APBN diperkirakan mencapai Rp46,9 triliun. Kondisi ini turut memunculkan proyeksi pelebaran defisit anggaran hingga 2,85% dari PDB.
Di sisi lain, Kepala Riset Perpajakan Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengingatkan adanya potensi risiko praktik ijon di tingkat kantor pelayanan pajak yang mengejar target penerimaan masing-masing. Praktik tersebut dinilai dapat memberatkan dunia usaha yang saat ini juga menghadapi pengetatan pengembalian restitusi. Terlebih, kondisi defisit APBN hingga Oktober 2026 masih tercatat sebesar 1,47% dari PDB. Di tengah upaya mengoptimalkan penerimaan pajak tersebut, pemerintah juga terus memperkuat infrastruktur pengawasan melalui integrasi data keuangan korporasi di pasar modal.
Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan bersama DJP, Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menuntaskan tahapan uji coba Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK) atau Financial Reporting Single Window (FRSW) terhadap 1.052 emiten di Bursa Efek Indonesia. Sistem pelaporan terpusat ini dirancang untuk mengintegrasikan penyampaian laporan keuangan melalui satu platform sehingga mengurangi beban administratif perusahaan akibat kewajiban penyampaian dan rekonsiliasi laporan secara berulang kepada berbagai lembaga. Implementasi sistem tersebut ditargetkan berlangsung secara bertahap mulai 2027.
DJP tidak menampik bahwa integrasi pelaporan keuangan digital ini turut mendukung fungsi pengawasan kepatuhan perpajakan wajib pajak badan. Kendati demikian, pemanfaatan data PBPK tetap harus memperhatikan batas kewenangan masing-masing institusi serta mengutamakan penyederhanaan birokrasi dan kepastian berusaha. Di sisi lain, kinerja penerimaan PPh Badan menunjukkan pertumbuhan yang konsisten di atas 20% sejak Mei 2026, dengan realisasi mencapai Rp303,5 triliun hingga Oktober 2026.
Merespons penerapan sistem pelaporan terpusat tersebut, kalangan ekonom dan analis pasar modal menekankan pentingnya pembatasan akses data serta perlindungan keamanan siber dari ancaman malware. Pemerintah juga diharapkan tidak menjadikan PBPK semata-mata sebagai instrumen pemeriksaan pajak yang berpotensi menimbulkan kekhawatiran di kalangan emiten. Penguatan pengawasan kepatuhan korporasi ini selanjutnya juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas pengawasan perpajakan terhadap kelompok perusahaan multinasional yang beroperasi lintas negara.
Dalam konteks tersebut, DJP mengidentifikasi sebanyak 8.163 entitas perusahaan multinasional yang masuk dalam cakupan penerapan Pajak Minimum Global (Global Minimum Tax/GMT) dengan tarif pajak efektif minimum sebesar 15%. Berdasarkan data laporan per negara (Country-by-Country Report) tahun 2023, populasi tersebut terdiri atas 37 entitas induk dan 1.721 entitas anak wajib pajak dalam negeri, serta 1.717 entitas induk dan 4.688 entitas anak wajib pajak luar negeri. Kebijakan ini menyasar grup perusahaan multinasional yang memenuhi kriteria pendapatan konsolidasi minimal EUR750 juta dalam periode pengujian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pilar Dua.
Pada tahap awal pelaksanaannya, sebanyak 78 wajib pajak telah mendaftarkan diri secara sukarela melalui mekanisme penilaian mandiri dan bersiap memenuhi kewajiban pelaporan terkait Pajak Minimum Global. Kebijakan ini diatur melalui PMK Nomor 136 Tahun 2024 yang mengadopsi kesepakatan Pilar Dua G20 dan OECD untuk membatasi praktik penggerusan basis pajak serta pengalihan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah. Dalam penerapannya, Indonesia menggunakan tiga instrumen utama, yaitu Income Inclusion Rule (IIR), Domestic Minimum Top-up Tax (DMTT), dan Undertaxed Profits Rule (UTPR). Ketentuan IIR dan DMTT berlaku mulai tahun pajak 2025, sedangkan UTPR berlaku mulai 1 Januari 2026.
Penerapan Pajak Minimum Global diharapkan dapat menciptakan persaingan usaha yang lebih adil antara perusahaan multinasional dan pelaku usaha domestik, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui pengenaan pajak minimum terhadap grup perusahaan yang memenuhi kriteria, pemerintah berupaya membatasi praktik pengalihan laba ke negara atau yurisdiksi bertarif pajak rendah sekaligus melindungi basis penerimaan negara dari aktivitas usaha lintas yurisdiksi.
Secara keseluruhan, penerapan dinamisasi angsuran PPh Pasal 25, integrasi pelaporan keuangan emiten melalui PBPK, serta Pajak Minimum Global menunjukkan penguatan strategi pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan dan meningkatkan pengawasan kepatuhan perpajakan. Ketiga kebijakan tersebut membawa implikasi terhadap pengelolaan arus kas, tata kelola keuangan, dan strategi perpajakan dunia usaha. Bagi emiten dan perusahaan multinasional, integrasi data serta penerapan standar perpajakan global menuntut penguatan sistem akuntansi, transparansi pelaporan keuangan, dan perencanaan pajak lintas yurisdiksi yang lebih cermat. Sementara itu, bagi perusahaan domestik dan UMKM, pengawasan yang lebih terintegrasi serta penerapan pajak minimum terhadap perusahaan multinasional diharapkan dapat mendukung terciptanya iklim persaingan usaha yang lebih adil sekaligus menjaga keberlanjutan penerimaan negara untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik.