Sengketa pemanfaatan harta tidak berwujud dan jasa intra-grup tetap menjadi isu sentral dalam audit transfer pricing di Indonesia. Kasus PT KBI menunjukkan bahwa otoritas pajak cenderung memposisikan anak perusahaan sebagai entitas mandiri yang tidak memerlukan bantuan teknis dari induk usaha. Terbanding berargumen bahwa sebagai manufaktur penuh, PT KBI seharusnya memiliki kapabilitas internal untuk mengelola produksinya sendiri tanpa harus membayar royalti atau jasa teknik.
Namun, fakta persidangan mengungkap realita industri yang berbeda. Majelis Hakim menegaskan bahwa kepemilikan teknologi dan desain tetap berada pada level global. Kegagalan Terbanding dalam melakukan analisis fungsional yang detail menjadi titik lemah koreksi. Majelis melihat bahwa biaya royalti dan jasa teknik bukan sekadar pengalihan laba, melainkan kebutuhan operasional untuk menjaga standar kualitas produk otomotif yang ketat. Kemenangan Wajib Pajak dalam pos ini menekankan pentingnya ketersediaan bukti output jasa secara fisik dan digital sebagai penangkis tuduhan transaksi semu.
'Analisa Lengkap dan Komprehensif atas Putusan Ini Tersedia di sini'