Sengketa prosedur restitusi kembali mencuat di Pengadilan Pajak melalui kasus PT ARI. Inti konflik bermula ketika ARI melaporkan SPT PPh Badan untuk periode transisi (Juli-Desember 2016) yang menghasilkan lebih bayar sebesar USD 197.349,42. Namun, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menolak permohonan tersebut dengan dalih bahwa SPT tersebut bukan merupakan SPT Tahunan yang sah karena adanya kesalahan administratif pada kode masa pajak dan anggapan bahwa tahun pajak 2016 telah selesai diperiksa.
ARI melakukan bantahan dengan argumen bahwa periode Juli-Desember 2016 adalah "Bagian Tahun Pajak" yang wajib dilaporkan secara mandiri sesuai persetujuan perubahan tahun buku dari DJP. Karena DJP tidak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dalam jangka waktu 12 bulan sejak SPT diterima lengkap, ARI menuntut berlakunya Pasal 17B ayat (2) UU KUP, di mana permohonan harus dianggap dikabulkan secara hukum.
Majelis Hakim dalam pendapat hukumnya menegaskan bahwa substansi kebenaran pelaporan lebih utama daripada kendala teknis sistem e-SPT. Hakim menilai bahwa karena DJP membiarkan permohonan tersebut menggantung lebih dari satu tahun tanpa keputusan resmi, maka secara otomatis timbul kewajiban bagi fiskus untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak tersebut. Putusan ini menjadi preseden penting bahwa kelalaian administrasi fiskus dalam mematuhi jangka waktu undang-undang berakibat pada pengabulan permohonan Wajib Pajak secara otomatis.
'Analisa Lengkap dan Komprehensif atas Putusan Ini Tersedia di sini'