Konversi utang menjadi modal atau debt to equity swap sering kali menjadi sasaran koreksi otoritas pajak dengan dalih adanya keuntungan pembebasan utang. Dalam sengketa PT VI, Terbanding melakukan koreksi fantastis senilai Rp 87 miliar berdasarkan selisih nilai pasar saham yang dinilai lebih rendah dari nilai nominal utang. Otoritas pajak berupaya menerapkan Pasal 10 ayat (2) UU PPh yang mengatur skema tukar-menukar berdasarkan harga pasar, sehingga menganggap selisih tersebut sebagai penghasilan bagi wajib pajak.
Namun, inti konflik terletak pada perbedaan perspektif antara nilai buku dan nilai pasar. Pemohon Banding secara tegas menyanggah posisi Terbanding dengan argumen bahwa transaksi ini bersifat administratif untuk memperbaiki ekuitas tanpa adanya tambahan kemampuan ekonomi nyata. Pemohon merujuk pada standar akuntansi keuangan dan regulasi OJK yang memberikan ruang bagi transaksi afiliasi tanpa penilaian harga wajar jika kepemilikan mencapai ambang batas tertentu.
Majelis Hakim dalam resolusinya memberikan kepastian hukum dengan memihak pada Pemohon Banding. Hakim berpendapat bahwa sepanjang jumlah utang yang dihapus setara dengan nilai nominal modal yang disetor, maka tidak terdapat pembebasan utang secara ekonomi. Pertimbangan hukum ini menegaskan bahwa pajak tidak boleh dikenakan atas keuntungan yang bersifat semu atau belum terealisasi secara nyata. Putusan ini menjadi preseden penting bagi perusahaan yang tengah melakukan restrukturisasi internal agar tidak terbebani pajak atas transaksi yang bertujuan murni untuk penyehatan modal.
Analisa Komprehensif dan Putusan Pengadilan Pajak atas Sengketa Ini Tersedia di sini