Direktur Jenderal Pajak melakukan koreksi signifikan terhadap Pajak Masukan atas transaksi jasa manajemen antara PT BNM dengan pihak afiliasinya, PT S Tbk, karena dianggap tidak memenuhi syarat hubungan langsung dengan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN. Sengketa ini memuncak pada perdebatan mengenai bukti kompeten atas eksistensi jasa yang dianggap Terbanding tidak didukung oleh laporan kegiatan yang memadai dan rincian biaya yang transparan.
Dalam persidangan, Terbanding menekankan bahwa tanpa bukti fisik berupa laporan kerja dan data personel yang sinkron, biaya jasa manajemen tersebut tidak dapat diakui, sehingga PPN yang dibayarkan tidak dapat dikreditkan. Namun, Pemohon Banding berhasil membuktikan bahwa transaksi tersebut telah melalui prosedur formal yang benar, termasuk pembayaran melalui arus uang yang nyata dan penerbitan faktur pajak yang sah.
Majelis Hakim memberikan pertimbangan krusial dengan mengaitkan sengketa ini pada putusan PPh Badan sebelumnya yang telah mengakui biaya tersebut sebagai biaya usaha yang sah. Hakim berpendapat bahwa karena eksistensi jasa telah terbukti dalam sengketa PPh, maka secara otomatis syarat "hubungan langsung dengan kegiatan usaha" dalam UU PPN terpenuhi. Putusan ini menegaskan pentingnya konsistensi dalam pembuktian sengketa pajak yang saling berkaitan.
Implikasi dari putusan ini bagi Wajib Pajak adalah perlunya menjaga integrasi dokumen antara aspek PPh dan PPN. Kemenangan PT BNM menjadi preseden bahwa pengkreditan Pajak Masukan atas jasa intra-grup tetap terlindungi selama Wajib Pajak mampu membuktikan substansi ekonomi dan manfaat dari jasa tersebut bagi operasional perusahaan.
Analisa Komprehensif dan Putusan Pengadilan Pajak atas Sengketa Ini Tersedia di sini