Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 21 sebesar Rp 1,98 miliar pada PT BNM menjadi sorotan utama dalam putusan ini akibat kegagalan Wajib Pajak dalam menyajikan dokumen asli saat pemeriksaan. Perselisihan bermula ketika otoritas pajak menemukan selisih antara laporan keuangan auditan dengan SPT Masa PPh 21 melalui metode ekualisasi pada akun tunjangan dan biaya pelatihan.
Inti konflik terletak pada perbedaan interpretasi atas bukti pendukung di mana Wajib Pajak mengklaim biaya tersebut adalah natura di daerah terpencil dan reimbursement, namun hanya menyampaikan dokumen fotokopi. Otoritas pajak menolak bukti tersebut berdasarkan standar pembuktian hukum perdata yang mewajibkan dokumen asli. Majelis Hakim Pengadilan Pajak akhirnya menguatkan posisi otoritas pajak dengan menegaskan bahwa tanpa bukti dokumen sumber yang kompeten, klaim atas pengecualian objek pajak tidak dapat dipertimbangkan.
Putusan ini memberikan implikasi serius bagi Wajib Pajak untuk lebih disiplin dalam pengarsipan dokumen asli dan penyusunan daftar nominatif biaya. Kemenangan otoritas pajak dalam kasus ini menegaskan bahwa kekuatan pembuktian materiil sangat bergantung pada validitas formal dokumen pendukung yang diajukan dalam persidangan.
Analisa Komprehensif dan Putusan Pengadilan Pajak atas Sengketa Ini Tersedia di sini