Kepastian hukum mengenai siapa yang berwenang mewakili perseroan dalam sengketa pajak kembali menjadi sorotan tajam dalam Putusan Pengadilan Pajak terbaru. Kasus PT KE mencerminkan risiko fatal bagi Wajib Pajak ketika melakukan pergantian direksi di tengah masa pengajuan banding. Persengketaan yang seharusnya menguji materi koreksi PPN atas penyerahan CPO ke Kawasan Berikat justru berakhir prematur hanya karena persoalan administrasi internal perusahaan yang tidak sinkron dengan waktu pengajuan dokumen hukum.
Konflik ini berpusat pada penandatanganan surat banding oleh mantan direktur yang telah diberhentikan melalui Keputusan Sirkuler Pemegang Saham, namun namanya masih tercatat di database Kemenkumham saat surat ditandatangani. Wajib Pajak bersikeras bahwa selama perubahan belum diterima secara resmi oleh Menkumham, direktur lama masih memiliki kapasitas hukum di hadapan publik. Namun, otoritas pajak menemukan celah bahwa hak mewakili perseroan telah gugur sejak tanggal keputusan RUPS diambil, terlepas dari kapan proses administratif kenegaraan selesai dilakukan.
Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam pertimbangannya menegaskan bahwa hubungan hukum antara direksi dan perseroan bersifat internal dan kontraktual yang tunduk pada UU Perseroan Terbatas. Begitu RUPS mengetok palu pemberhentian, maka segala wewenang publik direksi tersebut, termasuk menandatangani surat banding pajak, dinyatakan hilang. Hakim menolak argumen publisitas Kemenkumham sebagai dasar legalitas tanda tangan, sehingga menyatakan banding tidak dapat diterima karena cacat formal. Kasus ini menjadi alarm bagi manajemen perusahaan untuk selalu memastikan koordinasi antara tim legal korporasi dan tim pajak agar setiap perubahan pengurus terdokumentasi dan ter-update secara real-time sebelum melakukan langkah litigasi.
Analisa Komprehensif dan Putusan Pengadilan Pajak atas Sengketa Ini Tersedia di sini