Membedah Mekanisme Penghapusbukuan, Penghapustagihan, dan Pembatasan Kerugian (Cut Loss) dalam PP No. 38 Tahun 2026

Pendahuluan: Babak Baru Tata Kelola Badan Usaha Milik Negara

Transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia memasuki fase krusial seiring dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (PP No. 38/2026). PP ini menggantikan regulasi sebelumnya, yakni PP Nomor 45 Tahun 2005, sebagai konsekuensi yuridis atas diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Transformasi kelembagaan ini menandai berakhirnya era pengawasan tunggal oleh Kementerian BUMN, digantikan oleh struktur baru yang menempatkan Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) sebagai regulator langsung di bawah Presiden [124], serta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Badan) sebagai pengelola portofolio saham Seri B milik negara sebesar 99%.

Salah satu hambatan terbesar dalam ekspansi bisnis dan penyehatan keuangan BUMN selama berdekade-dekade adalah "ketakutan mengambil risiko" oleh jajaran Direksi dan Komisaris. Bayang-bayang kriminalisasi atas kerugian bisnis yang kerap disamakan dengan "kerugian keuangan negara" membuat proses pengambilan keputusan menjadi lambat dan tidak kompetitif. Melalui PP No. 38 Tahun 2026, Pemerintah memberikan kepastian hukum yang revolusioner dengan merumuskan kembali paradigma penanganan aset bermasalah melalui tiga instrumen utama: Penghapusbukuan, Penghapustagihan, dan Pembatasan Kerugian (Cut Loss).

Artikel komprehensif ini akan mengulas tuntas ketiga mekanisme tersebut secara akademis, yuridis, dan operasional, dengan menyertakan kutipan verbatim pasal-pasal PP No. 38 Tahun 2026 serta analisis dampaknya terhadap ekosistem investasi dan perlindungan hukum bagi manajemen BUMN.

1. Definisi Yuridis dan Filosofi Tiga Instrumen Penataan Aset

Untuk memahami kebijakan reformasi ini, langkah pertama yang mutlak dilakukan adalah menelaah batasan istilah atau definisi hukum yang berlaku. Pasal 1 PP No. 38 Tahun 2026 memberikan pemisahan definisi yang sangat jelas mengenai Penghapusbukuan, Penghapustagihan, dan Pembatasan Kerugian (Cut Loss) guna menghindari tumpang tindih interpretasi di lapangan.

Berikut adalah kutipan verbatim Pasal 1 angka 26, 27, dan 28 PP No. 38 Tahun 2026:

"26. Penghapusbukuan adalah setiap tindakan menghapusbukukan Aset BUMN dari pembukuan."

"27. Penghapustagihan adalah setiap tindakan penghapusan hak tagih oleh BUMN atas suatu tagihan kepada debitur, nasabah, dan/atau mitra setelah Penghapusbukuan dilakukan."

"28. Pembatasan kerugian yang selanjutnya disebut Cut Loss adalah melepaskan aset termasuk hak/klaim yang tercatat yang akan diterima oleh perusahaan dengan nilai di bawah nilai buku tercatat dan/atau tidak menagih lagi piutang yang telah dihapusbukukan untuk mencegah kerugian yang lebih besar."

Filosofi dan Perbedaan Mendasar

Secara akuntansi dan hukum korporasi, ketiga instrumen ini memiliki urutan logis dan implikasi yang berbeda:

1. Penghapusbukuan (Write-off) bersifat administratif dan internal.
   Ketika suatu aset (baik itu aset tetap bermasalah atau piutang macet) dinilai tidak lagi mencerminkan nilai ekonomi yang produktif, BUMN mengeluarkannya dari neraca aktif ke pembukuan ekstrakomptabel (off-balance sheet). Tindakan ini tidak menghapus hak tagih BUMN terhadap pihak ketiga; upaya penagihan atau pemulihan tetap berjalan sesuai hukum yang berlaku.
2. Penghapustagihan (Write-down) bersifat material dan eksternal.
   Ini merupakan langkah lanjutan dari penghapusbukuan. Di sini, BUMN secara resmi melepaskan hak hukumnya untuk menagih piutang kepada debitur. Tindakan ini biasanya diambil ketika seluruh upaya hukum, penagihan, dan restrukturisasi telah dinyatakan buntu (misalnya, debitur telah dinyatakan pailit secara hukum dan tidak memiliki sisa boedel pailit).
3. Pembatasan Kerugian (Cut Loss) merupakan tindakan strategis-operasional untuk menghentikan "pendarahan keuangan" (financial bleeding). Cut loss diaktifkan ketika manajemen dihadapkan pada dilema: mempertahankan aset bermasalah yang terus menguras likuiditas atau melepasnya di bawah nilai buku demi menyelamatkan sisa nilai investasi yang ada.

2. Kriteria dan Ketentuan Hukum Penghapusbukuan Aset

Aset BUMN, sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 164 ayat (1), didefinisikan secara luas:

"Yang dimaksud dengan 'Aset BUMN' adalah segala bentuk barang atau bentuk kekayaan yang dimiliki oleh BUMN yang dapat dinilai dengan uang dan memiliki nilai tukar dan/atau nilai ekonomi, termasuk aktiva tetap dan piutang."

Pelaksanaan penghapusbukuan aset diatur secara rigid untuk mencegah moral hazard dan pembersihan buku secara sepihak tanpa dasar yang kuat.

Berikut adalah kutipan verbatim Pasal 164 PP No. 38 Tahun 2026:

"(1) BUMN dapat melakukan Penghapusbukuan Aset BUMN dan/atau Penghapustagihan piutang."

"(2) Penghapusbukuan Aset BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:
a. aktiva tetap telah dilakukan Pemindahtanganan;
b. terjadinya kondisi tertentu;
c. bagian dari program restrukturisasi BUMN; dan/atau
d. bagian dari program penataan BUMN dan/atau Anak Usaha BUMN."

Analisis Kriteria Penghapusbukuan

• Pemindahtanganan (Huruf a): Apabila suatu aset tetap (seperti tanah, gedung, atau mesin) telah dijual, dihibahkan, atau ditukargulingkan secara sah, aset tersebut wajib dihapusbukukan dari laporan posisi keuangan BUMN karena kepemilikan hukumnya telah berpindah.
• Terjadinya Kondisi Tertentu (Huruf b): Kriteria ini mencakup keadaan-keadaan luar biasa, seperti kehancuran fisik aset akibat bencana alam (force majeure), kecelakaan teknologi, atau usangnya nilai ekonomi teknologi secara total sehingga biaya perbaikan melampaui manfaat ekonominya.
• Bagian dari Program Restrukturisasi & Penataan (Huruf c dan d): Dalam upaya menyehatkan portofolio, BUMN sering kali harus melakukan konsolidasi. Penghapusbukuan menjadi alat penyesuaian nilai buku agar sesuai dengan nilai pasar wajar (fair market value) hasil restrukturisasi.

3. Pembatasan Kerugian (Cut Loss): Solusi Praktis Penyelamatan Investasi

Jika penghapusbukuan biasa tidak cukup membendung potensi kerugian yang terus menjalar, manajemen BUMN diberikan wewenang untuk mengambil keputusan ekstrem yang dilindungi undang-undang, yaitu tindakan Cut Loss.

Berikut adalah kutipan verbatim Pasal 165 ayat (1) dan (2) PP No. 38 Tahun 2026:

"(1) Dalam hal Penghapusbukuan Aset BUMN dan/atau Penghapustagihan piutang menyebabkan kerugian, untuk mencegah kerugian yang lebih besar, BUMN dapat melakukan tindakan Cut Loss dengan melakukan Penghapusbukuan dibawah nilai tercatat dan/atau tidak menagih lagi piutang yang sudah dihapusbukukan."

"(2) Cut Loss sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. Penghapusbukuan dengan pelepasan Aset BUMN;
b. Penghapusbukuan tanpa pelepasan Aset BUMN; dan/atau
c. Penghapustagihan piutang yang telah dilakukan Penghapusbukuan."

Memahami Implementasi Melalui Penjelasan Resmi

Penjelasan Pasal 165 ayat (2) memberikan ilustrasi konkret yang sangat membantu para praktisi keuangan dan hukum dalam membedakan jenis-jenis operasional cut loss:

• Pelepasan Aset (Huruf a):
  "Yang dimaksud dengan 'pelepasan Aset BUMN' dapat dilakukan melalui penjualan, tukar menukar, ganti rugi, dan lain-lain."
• Tanpa Pelepasan Aset (Huruf b):
  "Yang dimaksud dengan 'tanpa pelepasan Aset BUMN' dilakukan melalui koreksi buku atas selisih kurang yang timbul."

Penjelasan ini memuat contoh-contoh praktis yang menjadi batas acuan tindakan:

• Contoh 1 (Investasi/Divestasi): BUMN mencatat investasi penyertaan di PT X sebesar Rp2 Miliar kemudian dilakukan divestasi (penjualan saham), yang karena PT X kinerjanya tidak baik hasil divestasi nilai wajarnya hanya sebesar Rp1,8 Miliar sehingga selisih sebesar Rp200 Juta dilakukan Penghapusbukuan.
• Contoh 2 (Restrukturisasi Piutang): BUMN mempunyai piutang tercatat sebesar Rp2 Miliar kemudian dilakukan restrukturisasi yang menjadikan piutang tertagih hanya Rp1,8 Miliar sehingga selisihnya sebesar Rp200 Juta dilakukan Penghapusbukuan.
• Contoh 3 (Piutang Macet dengan Penagihan Berjalan): BUMN mempunyai piutang sebesar Rp2 Miliar namun menjadi piutang macet yang menjadikan kondisi bukunya tidak bagus sehingga diperlukan tindakan Penghapusbukuan, namun atas piutang tersebut tetap dilakukan penagihan sesuai dengan normanya.

• Penghapustagihan Piutang (Huruf c):
  "Apabila sesuai dengan pengkajian, piutang tersebut tidak lagi dimungkinkan untuk tertagih, BUMN dapat melakukan Penghapustagihan atas piutang dimaksud."

4. Protokol Pengusulan dan Tata Kerja Berjenjang: Peran Holding Investasi dan Holding Operasional

PP No. 38 Tahun 2026 merancang sebuah ekosistem tata kelola yang rapi melalui pembagian wewenang yang berlapis untuk memastikan objektivitas pengusulan tindakan hapus buku dan cut loss:

A. Peran Holding Investasi

Holding Investasi berwenang penuh untuk melakukan pengawasan portofolio keuangan dan investasi makro. Berdasarkan Pasal 29 huruf g PP No. 38 Tahun 2026, Holding Investasi memiliki wewenang operasional teknis untuk:

"mengusulkan hapus buku dan/atau hapus tagih atas aset Holding Investasi kepada Badan;"

B. Peran Holding Operasional

Holding Operasional berada di garda depan pengawasan kegiatan bisnis riil BUMN-BUMN di bawah kendalinya. Berdasarkan Pasal 30 huruf e PP No. 38 Tahun 2026, Holding Operasional berwenang untuk:

"mengusulkan hapus buku dan/atau hapus tagih atas aset Holding Operasional dan/atau BUMN kepada Badan;"

C. Pengambil Keputusan dan Regulator

Prosedur pengusulan ini bermuara pada dua otoritas:

1. Badan (Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara): Selaku pengelola saham Seri B milik pemerintah pusat, Badan bertindak sebagai organ pengambil keputusan tertinggi yang berwenang:
   "menyetujui usulan hapus buku dan/atau hapus tagih atas Aset BUMN yang diusulkan oleh Holding Investasi atau Holding Operasional;" (Pasal 26 huruf d)
2. BP BUMN (Badan Pengaturan BUMN): Kepala BP BUMN bertindak sebagai regulator yang menetapkan standar hukum dan kriteria teknis. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1):
   "Kepala BP BUMN menetapkan kriteria hapus buku dan hapus tagih atas Aset BUMN dalam Peraturan BP BUMN setelah mendapatkan persetujuan Presiden."

5. Tameng Pelindung Pengurus BUMN: Doktrin Keutusan Bisnis (Safe Harbor Rule)

Bagian paling progresif dari PP No. 38 Tahun 2026 adalah kristalisasi perlindungan hukum bagi direksi dan dewan komisaris/pengawas melalui apa yang dalam hukum korporasi global dikenal sebagai Business Judgment Rule atau Safe Harbor Rule.

Pasal 165 menetapkan prasyarat yang ketat bagi direksi agar keputusan cut loss tidak dapat digugat sebagai tindak pidana korupsi atau kelalaian personal yang merugikan keuangan negara.

Syarat Kumulatif Sebelum Mengambil Keputusan Cut Loss

Sebelum keputusan diambil, pengurus BUMN wajib memenuhi kriteria kepatuhan ketat sebagaimana tercantum dalam Pasal 165 ayat (3) dan (4):

"(3) Tindakan Cut Loss atas Aset BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan:
a. telah melakukan analisis yang memadai yang dibuktikan dengan kertas kerja analisis dengan hasil menunjukkan terdapat potensi kerugian yang lebih besar jika Cut Loss tidak dilakukan;
b. penurunan nilai atau kerugian atas Aset BUMN yang akan dilakukan Cut Loss bukan karena kesalahan atau kelalaian yang melakukan tindakan Cut Loss; dan
c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dalam melakukan tindakan Cut Loss."

"(4) Penilaian atas hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan oleh konsultan independen atau lembaga pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kompetensinya."

Keberadaan kertas kerja analisis yang memadai dan penilaian konsultan independen/lembaga pemerintah merupakan pilar pertahanan hukum pertama. Dokumen-dokumen ini membuktikan secara ilmiah dan objektif bahwa tindakan cut loss dilakukan sebagai keputusan bisnis terbaik yang rasional untuk menyelamatkan sisa aset BUMN.

Klausul Pembebasan Tanggung Jawab Hukum (Safe Harbor Rule)

Apabila kriteria di atas terpenuhi, jajaran pengurus BUMN berhak atas kekebalan hukum personal. Kutipan verbatim Pasal 165 ayat (5) dan (6) berbunyi:

"(5) Kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan Cut Loss merupakan kerugian BUMN."

"(6) Tindakan Cut Loss sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian, dengan ketentuan:
a. penurunan nilai atau kerugian atas Aset BUMN bukan karena kesalahan atau kelalaian;
b. telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan investasi dan tata kelola bisnis yang baik;
c. tidak memiliki benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung; dan
d. tidak memperoleh keuntungan pribadi atas tindakan Cut Loss."

Rekonsiliasi Konsep Keuangan Negara

Penjelasan Pasal 165 ayat (5) menegaskan perubahan paradigma hukum yang sangat mendasar di Indonesia:

"Ketentuan ini merupakan penerapan Pasal 4B Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 yang antara lain menyatakan bahwa modal dan kekayaan BUMN merupakan milik BUMN, sehingga setiap kerugian yang dialami oleh BUMN merupakan kerugian BUMN dan bukan merupakan kerugian negara..."

Penegasan ini memutus polemik hukum berkepanjangan yang selama ini membenturkan UU Keuangan Negara (yang menganggap kekayaan BUMN sebagai kekayaan negara) dengan UU BUMN dan UU Perseroan Terbatas. Dengan penegasan ini, sepanjang prosedur bisnis dijalankan sesuai tata kelola (good corporate governance), kerugian dari cut loss adalah murni risiko bisnis (business risk) yang harus ditanggung korporasi, bukan kerugian negara yang berimplikasi pidana korupsi.

Perlindungan ini juga sejalan dengan komitmen umum pengurusan korporasi yang diatur dalam Pasal 32 ayat (4) untuk Persero dan Pasal 63 ayat (4) untuk Perum, yang membebaskan direksi dari pertanggungjawaban pribadi atas kerugian perusahaan sepanjang pengurusan dilakukan dengan iktikad baik, kehati-hatian, tanpa benturan kepentingan, dan telah melakukan tindakan pencegahan kerugian.

6. Implikasi Bagi Anak Usaha BUMN: Fleksibilitas Berkompetisi

Dalam dinamika bisnis modern, sebagian besar operasi komersial BUMN dijalankan oleh anak perusahaan atau cucu perusahaan (sub-holding dan entitas operasional khusus). Menyadari hal ini, PP No. 38 Tahun 2026 memastikan asas keadilan dan kepastian hukum ini menjangkau seluruh lini grup usaha BUMN.

Berikut kutipan verbatim Pasal 166 PP No. 38 Tahun 2026:

"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1) sampai dengan ayat (6) berlaku mutatis mutandis terhadap pengaturan mengenai Cut Loss bagi aset Anak Usaha BUMN."

Penerapan secara mutatis mutandis (penyesuaian prosedural seperlunya) berarti jajaran direksi anak usaha BUMN juga memiliki payung hukum yang sama kokohnya ketika mengeksekusi penyelamatan aset atau membatasi kerugian pada investasi di anak-anak usahanya. Hal ini meningkatkan ketangkasan (agility) anak usaha BUMN untuk bersaing dengan sektor swasta, melakukan divestasi secara cepat ketika performa usaha menurun, dan mengoptimalkan portofolionya tanpa rasa takut yang tidak produktif.

Kesimpulan dan Rekomendasi Taktis Tata Kelola

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2026 merupakan tonggak sejarah (milestone) reformasi tata kelola BUMN di Indonesia [126]. Melalui formalisasi instrumen Penghapusbukuan, Penghapustagihan, dan Pembatasan Kerugian (Cut Loss) [9], PP ini berhasil menghadirkan solusi atas dilema risiko bisnis yang selama ini membelenggu kreativitas ekspansi BUMN.

Untuk mengimplementasikan aturan ini secara aman dan optimal, jajaran direksi dan komisaris BUMN direkomendasikan untuk segera mengambil langkah taktis berikut:

1. Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) Internal
   Segera menyesuaikan tata cara internal penghapusan aset dengan mengacu pada regulasi turunan yang akan dikeluarkan oleh Kepala BP BUMN.
2. Penguatan Dokumentasi Kertas Kerja Analisis
   Memastikan setiap kajian investasi atau restrukturisasi memiliki kertas kerja analisis yang andal, mendalam, dan terdokumentasi dengan rapi.
3. Kemitraan Strategis dengan Konsultan Independen
   Membina hubungan profesional dengan konsultan keuangan, hukum, dan penilai (appraiser) independen terakreditasi guna memastikan keandalan opini penilai luar sebelum mengeksekusi keputusan cut loss.
4. Penerapan Transparansi Tanpa Kompromi
   Menghilangkan potensi benturan kepentingan dalam setiap rantai pengambilan keputusan investasi maupun pelepasan aset.

Dengan kepatuhan penuh terhadap tata kelola dan keberanian terukur yang dilindungi undang-undang, BUMN di bawah naungan BP BUMN dan Badan Daya Anagata Nusantara diharapkan mampu menjelma menjadi agen pembangunan nasional yang kokoh, tangkas, dan berdaya saing global.