Waspada Koreksi Mendadak: Pelajaran dari Sengketa Biaya Promosi PT KUI

Sengketa PT KUI: Prosedur SPHP vs. Kekuatan Bukti Materiil

Koreksi pajak yang muncul secara mendadak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan seringkali dianggap mencederai hak prosedural Wajib Pajak. Dalam sengketa PT KUI, Terbanding menetapkan koreksi objek PPh Pasal 21 atas biaya promosi sebesar Rp396.132.571,00 yang baru dimunculkan di tahap akhir tanpa tercantum dalam SPHP.

Inti Konflik: Pelanggaran Prosedur vs. Objek Pemotongan

Perselisihan ini berpusat pada dua argumen yang saling bertolak belakang:

• Argumen Pemohon Banding (PT KUI): Penambahan materi baru setelah SPHP melanggar regulasi teknis (SE-15/PJ/2018 dan PMK 184/PMK.03/2015). Biaya tersebut diklaim sebagai jurnal akrual atau diskon yang tidak melibatkan pembayaran kepada subjek pajak orang pribadi.
• Argumen Terbanding (DJP): Biaya promosi kepada pihak luar merupakan objek pemotongan PPh Pasal 21 yang wajib dipenuhi kewajibannya oleh Wajib Pajak.

Resolusi Majelis Hakim: Substansi Mengalahkan Formalitas

Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang menitikberatkan pada aspek substansi hukum:

1. Hak Bicara: Hakim berpendapat bahwa Wajib Pajak tetap diberikan kesempatan untuk memberikan sanggahan di tahap akhir, sehingga hak pembelaan dianggap telah terpenuhi secara substansi.
2. Gagal Pembuktian: Karena PT KUI gagal menunjukkan bukti konkret pemotongan pajak atau bukti pendukung bahwa biaya tersebut bukan objek pajak, Majelis Hakim memutuskan untuk mempertahankan koreksi Terbanding.

Implikasi: Dominasi Dokumen dalam Litigasi Pajak

Putusan ini menegaskan bahwa di Pengadilan Pajak, kelemahan dokumen pembuktian dapat mengalahkan argumen kesalahan prosedur formal. Wajib Pajak tidak bisa hanya bersandar pada cacat administrasi pemeriksaan jika tidak dibarengi dengan bukti materiil yang kuat untuk menyanggah substansi koreksi.

Kesimpulan: Majelis Hakim menolak banding PT KUI terkait PPh Pasal 21 atas biaya promosi. Hal ini menjadi pengingat bagi Wajib Pajak bahwa ketersediaan daftar nominatif dan bukti potong yang valid adalah pertahanan utama yang tidak bisa digantikan oleh argumen prosedural semata.