Wajib Pajak Menang Total: Pembayaran Jasa Kepada Afiliasi Non-Pemegang Saham Gagal Dikoreksi sebagai Dividen Terselubung PPh Pasal 26

Batasan Yuridis Reklasifikasi Management Service Fee Menjadi Dividen Terselubung dalam Sengketa PPh Pasal 26

Dalam konteks litigasi perpajakan internasional, isu reklasifikasi pembayaran jasa (management service fee) kepada pihak terafiliasi di luar negeri menjadi Dividen Terselubung (disguised dividend) kerap memicu sengketa PPh Pasal 26. Keputusan ini secara tegas menegaskan batasan fundamental Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), yang mensyaratkan adanya hubungan kepemilikan saham antara Wajib Pajak badan dalam negeri dengan entitas penerima penghasilan agar pembayaran tersebut dapat dikarakterisasi sebagai dividen, meskipun telah dikoreksi positif di PPh Badan.

Latar Belakang Sengketa dan Koreksi DJP

Latar belakang sengketa ini bermula ketika Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 26 terhadap pembayaran Management Service Fee dan Shared Service Center Fee yang dibayarkan oleh PT EI kepada afiliasi luar negeri di Singapura dan Malaysia. DJP menganggap biaya tersebut tidak wajar dan tidak memiliki manfaat ekonomis, sehingga dilakukan secondary adjustment dengan mereklasifikasi selisih ketidakwajaran tersebut sebagai Dividen Terselubung. Koreksi ini diikuti dengan penerapan tarif PPh Pasal 26 domestik 20%, karena PT EI dianggap tidak memenuhi persyaratan formal Surat Keterangan Domisili (SKD) P3B (Form DGT-1).

Bantahan PT EI: Substansi Jasa dan Hubungan Kepemilikan

Di sisi lain, PT EI membantah total koreksi PPh Pasal 26 tersebut. Secara substansi, PT EI menegaskan pembayaran tersebut adalah imbalan atas jasa yang riil, yang seharusnya diklasifikasikan sebagai Business Profits dan tunduk pada tarif 0% sesuai Pasal 7 P3B karena tidak adanya Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Namun, bantahan paling krusial adalah kegagalan DJP dalam memenuhi persyaratan hukum untuk mengkarakterisasi pembayaran sebagai dividen terselubung. PT EI membuktikan bahwa entitas penerima pembayaran bukan merupakan pemegang saham PT EI.

Pertimbangan Majelis Hakim: Syarat Mutlak Kepemilikan Modal

Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam pertimbangan hukumnya fokus pada inti permasalahan re-karakterisasi. Merujuk pada Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh, dividen terselubung secara inheren terkait dengan pembayaran yang dilakukan kepada pemegang saham yang melebihi kewajaran sebagai akibat dari hubungan kepemilikan modal. Karena fakta di persidangan menunjukkan entitas penerima pembayaran jasa bukan pemegang saham, Majelis Hakim memutuskan bahwa pembayaran tersebut secara yuridis tidak dapat diperlakukan sebagai Dividen Terselubung. Dengan gugurnya dasar hukum untuk re-karakterisasi dividen terselubung, Majelis mengabaikan isu formalitas P3B dan mengabulkan seluruh permohonan banding PT EI.

Implikasi Putusan bagi Praktik Transfer Pricing

Implikasi Putusan ini sangat penting bagi praktik Transfer Pricing dan PPh Pasal 26. Putusan ini menjadi preseden yang membatasi diskresi DJP dalam menerapkan secondary adjustment. Meskipun biaya di PPh Badan dapat dikoreksi positif (tidak deductible) karena tidak wajar, koreksi PPh Pasal 26 atas dasar dividen terselubung hanya dapat dilakukan jika ada bukti kuat bahwa pihak penerima memiliki hubungan kepemilikan saham. Bagi perusahaan multinasional, Putusan ini menggarisbawahi pentingnya pemetaan yang jelas antara management fee dan struktur kepemilikan saham sebagai pertahanan litigasi utama terhadap koreksi PPh Pasal 26.