Kalah di Data, Menang di Substansi: Strategi Wajib Pajak Menghindari Koreksi PPN Akibat Kelalaian Lawan Transaksi

Penerapan due diligence dan prinsip kehati-hatian dalam transaksi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi tidak relevan ketika Wajib Pajak Pembeli yang patuh harus menanggung kerugian akibat kelalaian pelaporan oleh Pengusaha Kena Pajak Penjual.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003604.16/2024/PP/M.IB menjadi preseden penting yang melindungi hak pengkreditan Pajak Masukan (PM) PT UCIT. sebesar Rp143.312.958,00. Sengketa ini berpusat pada koreksi DJP yang bersandar hanya pada hasil konfirmasi negatif dari sistem informasi perpajakan (Apportal), sebuah dalil yang dibantah keras oleh Pemohon Banding melalui penyajian bukti-bukti substansial.

Inti konflik yang dihadapi oleh Pemohon Banding adalah klaim Terbanding bahwa Faktur Pajak (FP) Masukan tersebut tidak valid karena tidak dilaporkan oleh lawan transaksi di SPT Masa PPN-nya, sehingga dianggap tidak memenuhi syarat formal.

Bantahan Pemohon Banding berpegang teguh pada prinsip keadilan dan pembuktian substansi transaksi. Pemohon Banding berhasil menyajikan copy SPT PPN lawan transaksi, invoice, bukti pembayaran, dan kontrak, yang secara utuh membuktikan PPN telah dipungut, disetor, dan telah dilaporkan. Pendekatan ini selaras dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-45/PJ/2021 yang mewajibkan pengujian arus uang, arus barang/jasa, dan arus dokumen.

Dalam resolusinya, Majelis Hakim dengan tegas menolak argumentasi Terbanding.

Majelis menyatakan bahwa koreksi Terbanding tidak didukung bukti yang meyakinkan, merujuk pada ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang KUP. Lebih lanjut, Majelis menguatkan asas hukum "nemo punitur pro alieno delicto" (tidak seorang pun dihukum atas kesalahan orang lain), menegaskan bahwa risiko dan konsekuensi kelalaian pelaporan oleh PKP Penjual tidak dapat dibebankan kepada PKP Pembeli yang telah bertindak sesuai kepatuhan.

Implikasi putusan ini sangat signifikan bagi dunia usaha, khususnya dalam mengurangi risiko litigasi PPN.

Putusan ini mengirimkan sinyal jelas kepada otoritas pajak bahwa validitas Pajak Masukan harus dinilai berdasarkan keseluruhan substansi dan kelengkapan bukti pendukung Wajib Pajak, bukan semata-mata bergantung pada hasil konfirmasi sistem yang bisa saja terpengaruh human error di pihak lain. Strategi Wajib Pajak ke depan harus difokuskan pada pengarsipan dokumen transaksi yang impeccable dan kemampuan untuk menarasikan seluruh rantai transaksi secara logis.

Analisa Komprehensif dan Putusan Pengadilan Pajak atas Sengketa Ini Tersedia di sini