Bukan Objek PPh 26! Kemenangan BUT Pelayaran atas Koreksi Biaya Talangan Terminal

Sengketa Pajak BUT SMA Pte. Ltd.

Sengketa pajak antara BUT SMA Pte. Ltd. melawan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan kejelasan hukum krusial mengenai batasan objek PPh Pasal 26 atas transaksi reimbursement. Hakim Pengadilan Pajak melalui Putusan Nomor PUT-001519.35/2023/PP/M.XIVB Tahun 2025 secara tegas membatalkan koreksi Terbanding senilai Rp2,8 miliar yang bersumber dari penggantian biaya loading dan unloading dalam skema Slot Exchange Agreement.

Inti Konflik dan Pengujian Out-of-Pocket Expenses

Inti konflik bermula saat DJP menganggap penerimaan uang dari MSC sebagai penghasilan jasa yang terutang PPh Pasal 26. Namun, Pemohon Banding berhasil membuktikan melalui bukti audit trail bahwa dana tersebut hanyalah penggantian biaya operasional terminal yang dibayarkan terlebih dahulu (out-of-pocket expenses). Majelis Hakim sepakat bahwa tanpa adanya tambahan kemampuan ekonomis, maka tidak ada objek pajak yang dapat dipajaki.

Aspek Yuridis dan Implikasi Industri Pelayaran

Secara yuridis, putusan ini memperkuat kedudukan Pasal 8 P3B Indonesia-Singapura yang membebaskan laba pelayaran internasional dari pemajakan di negara sumber. Implikasinya bagi industri pelayaran adalah pentingnya dokumentasi "pooling" yang transparan untuk menghindari klasifikasi jasa fiktif oleh otoritas pajak. Kesimpulannya, substansi ekonomi harus mengungguli formalitas administratif dalam penentuan status reimbursement.

'Analisa Komprehensif dan Putusan Pengadilan Pajak atas Sengketa Ini Tersedia di sini'