Benarkah Ekspor Barang Hasil Maklon Selalu Jadi Objek PPN? Simak Kemenangan PT SS di Pengadilan Pajak.

Sengketa PT SS: Substansi Pengalihan Hak dalam Ekspor Jasa Maklon

Sengketa klasifikasi ekspor Jasa Kena Pajak (JKP) maklon versus Barang Kena Pajak (BKP) kembali mengemuka pasca terbitnya PMK-32/PMK.010/2019. Otoritas pajak cenderung mengoreksi nilai ekspor BKP hasil maklon sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang wajib dilaporkan, namun Majelis Hakim Pengadilan Pajak menegaskan substansi pengalihan hak sebagai penentu utama.

Inti Konflik: Nilai PEB vs. Kepemilikan Barang

Kasus ini melibatkan PT SS, perusahaan di Kawasan Berikat yang memberikan jasa maklon kepada pelanggan luar negeri. Terbanding melakukan koreksi positif atas DPP Ekspor sebesar Rp46,1 miliar dengan argumen:

• Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) PMK-32/2019, pengusaha jasa maklon wajib melaporkan nilai ekspor BKP hasil maklon sesuai dokumen PEB dalam SPT Masa PPN.

Sebaliknya, PT SS menegaskan bahwa sebagai penyedia jasa toll manufacturing, kepemilikan bahan baku dan barang jadi sepenuhnya milik pelanggan asing. Mengacu pada Pasal 1A UU PPN, penyerahan barang hanya terjadi jika terdapat pengalihan hak (transfer of title). PT SS hanya menyerahkan Jasa Maklon (tarif 0%), bukan barang milik perusahaan.

Resolusi Majelis Hakim: Fungsi Administratif vs. Status Pajak Terutang

Majelis Hakim sependapat dengan Wajib Pajak dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Sifat PMK-32/2019: Pasal 9 dalam PMK tersebut bersifat administratif untuk memfasilitasi pengkreditan Pajak Masukan.
2. Fasilitas Kawasan Berikat: Karena PT SS menggunakan fasilitas PPN Tidak Dipungut, kewajiban pelaporan administratif tersebut tidak mengubah status pajak terutang.
3. Hierarki Hukum: Tanpa adanya pengalihan hak, tidak ada penyerahan BKP. Regulasi setingkat Menteri tidak dapat memperluas definisi "penyerahan" yang telah diatur secara limitatif dalam Undang-Undang.

Implikasi: Kepastian bagi PKP Maklon

Putusan ini memberikan kepastian hukum bahwa nilai barang milik prinsipal yang tercantum dalam PEB tidak serta-merta menjadi DPP Ekspor bagi penyedia jasa maklon. Fokus utama pengenaan pajak tetap pada nilai penggantian jasa yang nyata-nyata diterima oleh perusahaan.

Kesimpulan: Majelis Hakim membatalkan koreksi DPP Ekspor Terbanding. Putusan ini mempertegas perlindungan terhadap substansi transaksi ekonomi di atas formalitas pelaporan administratif.