Koreksi biaya Technical Assistance Fee sebesar Rp20,9 miliar oleh otoritas pajak seringkali didasarkan pada kegagalan Wajib Pajak dalam memenuhi pengujian manfaat (benefit test) dan substansi ekonomi sesuai Pasal 6 ayat (1) UU PPh. Dalam kasus PT BS, Terbanding melakukan reklasifikasi biaya yang dianggap tidak memiliki rincian layanan spesifik dan bukti tagihan langsung dari penyedia jasa di Jerman. Namun, integritas bukti berupa korespondensi email kronologis, laporan proyek Advance Duty Cash Collection (ADC), dan progres pembangunan Gateway Soewarna menjadi titik balik yang membatalkan koreksi tersebut.
Inti konflik dalam sengketa ini berpusat pada dualisme pembuktian. Terbanding menuntut adanya invoice formal yang memerinci jam kerja per spesialis, sementara PT BS berargumen bahwa jasa tersebut adalah bantuan teknis nyata yang terintegrasi dalam jaringan global DHL untuk efisiensi operasional di Indonesia. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menekankan bahwa sengketa ini adalah masalah yuridis pembuktian. Dengan memeriksa dokumen pendukung secara materiil, Majelis menemukan bahwa layanan tersebut benar-benar diserahkan dan memberikan nilai tambah ekonomi bagi keberlangsungan bisnis Pemohon Banding.
Resolusi akhir Majelis Hakim menyatakan bahwa koreksi Terbanding tidak dapat dipertahaman karena Pemohon Banding berhasil membuktikan eksistensi jasa melalui bukti-bukti pendukung yang relevan dan kompeten. Implikasi dari putusan ini menegaskan pentingnya bagi perusahaan multinasional untuk tidak hanya menyimpan kontrak dan invoice, tetapi juga mendokumentasikan setiap interaksi operasional sebagai bukti substansi jasa intra-grup. Kesimpulannya, kekuatan pembuktian materiil atas manfaat ekonomi adalah kunci utama dalam menghadapi koreksi jasa teknik oleh otoritas pajak.
Analisa Komprehensif dan Putusan Pengadilan Pajak atas Sengketa Ini Tersedia di sini
tpc.consulting 
tpc.consulting 
info@taxindo.co.id