Telat Ajukan Permohonan Kedua? Hati-hati, Argumen "Pejabat Tidak Berwenang" Tak Akan Menolong Anda di Pengadilan Pajak!

Dalam dunia litigasi perpajakan, kepatuhan terhadap prosedur formal seringkali menjadi penentu kemenangan atau kekalahan, bahkan sebelum substansi materiil diperiksa. Kasus sengketa gugatan antara PT JBE melawan Direktur Jenderal Pajak (DJP) ini menjadi contoh nyata bagaimana interpretasi hukum yang keliru mengenai tenggat waktu dan struktur regulasi dapat berujung pada penolakan gugatan oleh Pengadilan Pajak.

Sengketa ini bermula ketika PT JBE (Penggugat) mengajukan permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak (SKP) untuk yang kedua kalinya. Masalahnya, permohonan ini diajukan bertahun-tahun setelah keputusan atas permohonan pertama terbit, padahal Pasal 14 ayat (6) PMK-8/PMK.03/2013 memberikan batas waktu ketat maksimal 3 bulan.

Penggugat mencoba menerobos batasan ini dengan argumen kreatif namun berisiko: mereka mengklaim permohonan mereka didasarkan pada Pasal 13 ayat (3) PMK-8/2013 (SKP seharusnya tidak terbit karena cacat wewenang), yang menurut mereka merupakan pasal "spesial" yang berdiri sendiri dan tidak tunduk pada aturan main Pasal 14. Penggugat bersikeras bahwa SKP mereka cacat hukum karena ditandatangani oleh Kepala KPP, bukan Dirjen Pajak langsung, sehingga dianggap batal demi hukum tanpa terikat waktu.

Di sisi lain, DJP (Tergugat) memegang teguh prinsip administrasi. Bagi DJP, seluruh pasal dalam PMK-8/2013 adalah satu kesatuan sistem. Tidak ada pasal "spesial" yang kebal terhadap aturan batas waktu. Karena Penggugat terlambat mengajukan permohonan ulang, DJP secara prosedural wajib mengembalikan berkas tersebut.

Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam putusannya mematahkan konstruksi hukum Penggugat. Hakim menegaskan bahwa Pasal 13 ayat (1) hingga (4) PMK-8/2013 adalah satu napas aturan yang tidak bisa dipenggal-penggal. Ketentuan formal, termasuk tenggat waktu 3 bulan, berlaku mutlak untuk semua jenis permohonan pembatalan SKP.

Lebih lanjut, Hakim juga melegitimasi praktik pelimpahan wewenang di tubuh DJP. Penandatanganan SKP oleh Kepala KPP atau Kepala Kanwil atas nama Dirjen Pajak dinyatakan sah secara hukum administrasi negara melalui mekanisme mandat.

Putusan ini memberikan kepastian hukum bahwa Wajib Pajak tidak bisa menggunakan alasan "cacat wewenang administratif" untuk menghidupkan kembali sengketa yang sudah kadaluwarsa secara prosedur. Ini menutup celah bagi strategi litigasi yang mencoba membypass batas waktu pengajuan permohonan Pasal 36 UU KUP dengan dalil-dalil formalitas semata. Bagi praktisi pajak, ini adalah pengingat keras bahwa time limit dalam peraturan menteri adalah harga mati yang tidak bisa ditawar.

Kesimpulan

Kepatuhan terhadap syarat formal, terutama jangka waktu pengajuan upaya hukum, adalah fondasi litigasi pajak. Argumen materiil sekuat apapun—bahkan tuduhan pejabat tidak berwenang sekalipun—akan runtuh jika diajukan di luar tenggat waktu yang ditetapkan peraturan. Wajib Pajak harus cermat menghitung hari sejak diterimanya keputusan pertama sebelum melangkah ke upaya hukum berikutnya.