Ketentuan mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan Jasa Kena Pajak seringkali memicu sengketa ketika bersinggungan dengan kewajiban regulasi kemitraan plasma. Dalam putusan nomor PUT-002454.16/2024/PP/M.XIB, Majelis Hakim menegaskan bahwa penagihan kembali biaya pembangunan kebun plasma melalui skema pemotongan hasil Tandan Buah Segar (TBS) merupakan reimbursement murni, bukan penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang terutang PPN. Sengketa ini berawal dari koreksi Terbanding yang mengasumsikan PT SLS melakukan penyerahan jasa manajemen atau pengelolaan kepada koperasi plasma, mengingat dana dikeluarkan terlebih dahulu oleh perusahaan inti.
Konflik ini berpusat pada interpretasi Pasal 4 ayat (1) huruf c UU PPN. Terbanding berargumen bahwa sebagai entitas yang mengelola pembangunan kebun, PT SLS telah memberikan fasilitas jasa kepada petani. Namun, PT SLS membantah dengan menunjukkan bahwa posisi mereka hanyalah sebagai penyalur dana talangan (bapak asuh) sesuai mandat Peraturan Menteri Pertanian. Tidak ada nilai tambah atau margin keuntungan yang diambil dalam proses penagihan kembali biaya tersebut, sehingga syarat sebagai "penyerahan jasa dalam kegiatan usaha" tidak terpenuhi.
Majelis Hakim dalam pertimbangannya melakukan pengujian mendalam terhadap arus uang dan dokumen pendukung. Ditemukan fakta bahwa tagihan dari vendor pihak ketiga memang diperuntukkan bagi lahan plasma dan PT SLS tidak mengkreditkan Pajak Masukan atas biaya tersebut. Resolusi hukum ini menetapkan bahwa karena penyerahan jasa sebenarnya dilakukan oleh pihak ketiga kepada plasma, maka PT SLS hanya berfungsi sebagai pembayar yang kemudian meminta penggantian biaya (reimbursement).
Implikasi dari putusan ini sangat signifikan bagi industri kelapa sawit di Indonesia. Putusan ini memberikan kepastian hukum bahwa kewajiban pembangunan kebun masyarakat melalui program KKPA tidak seharusnya menambah beban pajak sepanjang dilakukan secara transparan dan tanpa margin. Perusahaan sawit disarankan untuk memperketat dokumentasi administratif agar bukti reimbursement tidak dianggap sebagai pendapatan jasa oleh fiskus.