Sengketa pajak pertambahan nilai dalam industri kelapa sawit sering kali berpusat pada klasifikasi transaksi antara perusahaan inti dan koperasi plasma. Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002459.16/2024/PP/M.XIB Tahun 2025 memberikan kejelasan hukum mengenai status penagihan biaya operasional kebun plasma dalam skema KKPA yang dituduh sebagai JKP oleh DJP.
Inti konflik bermula dari koreksi fiskus yang menganggap PT SLS melakukan penyerahan jasa manajemen karena menagih biaya perawatan dan panen kepada koperasi. Namun, perusahaan bersikeras bahwa posisi mereka hanyalah sebagai penyedia dana talangan (reimbursement) tanpa margin keuntungan, sesuai kewajiban regulasi perkebunan.
Majelis Hakim akhirnya membatalkan koreksi tersebut setelah melihat bukti bahwa Pajak Masukan tidak dikreditkan dan tidak ada markup harga dalam penagihan.
Implikasi dari putusan ini sangat krusial bagi emiten perkebunan lainnya. Putusan ini menegaskan bahwa selama perusahaan dapat membuktikan transparansi biaya (real cost) dan konsistensi perlakuan akuntansi (tidak mengkreditkan PM), maka aktivitas kemitraan wajib tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai penyerahan jasa komersial yang terutang PPN.
Analisa Komprehensif dan Putusan Pengadilan Pajak atas Sengketa Ini Tersedia di sini