Pencarian Global

SPHP Tidak Sampai, SKP Batal: Kemenangan Telak Wajib Pajak Atas Kelalaian Prosedur Pemeriksa

Putusan Gugatan Pengadilan Pajak | PPh Tahunan Orang Pribadi | Mengabulkan Seluruhnya

PUT-000758.99/2022/PP/M.XIVA Tahun 2025

Taxindo Prime Consulting
Selasa, 17 November 2026 | 08:30 WIB
00:00
Optimum dengan Google Chrome
SPHP Tidak Sampai, SKP Batal: Kemenangan Telak Wajib Pajak Atas Kelalaian Prosedur Pemeriksa

Pelanggaran Prosedur dalam Penerbitan SKPKB Tanpa Penyampaian SPHP

Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) tanpa penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) merupakan pelanggaran prosedur berat yang mencederai asas kepastian hukum dan hak asasi Wajib Pajak dalam proses administrasi perpajakan di Indonesia. Kasus sengketa antara Salip Hasta Sumarahardja melawan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam Putusan Nomor PUT-000758.99/2022/PP/M.XIVA Tahun 2025 menjadi preseden penting mengenai bagaimana Pengadilan Pajak memandang integritas proses pemeriksaan sebagai syarat mutlak keabsahan produk hukum perpajakan.

Kronologi Sengketa dan Gugatan Wajib Pajak

Konflik ini bermula ketika Wajib Pajak mendapati dirinya memiliki tunggakan pajak tanpa pernah merasa melalui proses pembahasan akhir hasil pemeriksaan. DJP selaku Tergugat bersikeras bahwa ketetapan tetap sah secara substansi, namun gagal memberikan bukti autentik bahwa SPHP telah tersampaikan secara patut sesuai regulasi PMK Tata Cara Pemeriksaan. Di sisi lain, Wajib Pajak menggunakan hak gugatnya untuk membuktikan bahwa tidak adanya SPHP telah menutup ruang bagi dirinya untuk membela diri (right to be heard) sebelum ketetapan pajak diterbitkan.

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa kepatuhan prosedural oleh otoritas pajak adalah kewajiban yang bersifat imperatif. Kegagalan membuktikan penyampaian SPHP berarti mengabaikan hak konstitusional Wajib Pajak yang diatur dalam Pasal 29 UU KUP. Secara hukum, jika prosedur formal yang diatur secara limitatif dalam undang-undang dilanggar, maka produk administratif yang dihasilkan (in casu SKPKB) kehilangan dasar hukumnya. Putusan ini menegaskan bahwa keadilan formal sama pentingnya dengan keadilan material dalam sistem perpajakan self-assessment.

Implikasi bagi Otoritas Pajak dan Praktisi Perpajakan

Implikasi dari putusan ini sangat signifikan bagi dunia praktisi perpajakan. Otoritas pajak dituntut untuk lebih teliti dan akuntabel dalam setiap rantai administrasi pengiriman dokumen. Bagi Wajib Pajak, kasus ini menjadi pengingat bahwa perlindungan hukum tersedia luas bagi mereka yang memahami prosedur. Kesalahan prosedur oleh pemeriksa bukan sekadar detail teknis, melainkan cacat hukum yang dapat membatalkan seluruh nilai koreksi, berapa pun besarnya.

'Analisa Komprehensif dan Putusan Pengadilan Pajak atas Sengketa Ini Tersedia di sini'

17 November 2026 • Taxindo Prime Consulting

Putusan Banding Pengadilan Pajak | PPN | Mengabulkan Seluruhnya

17 November 2026 • Taxindo Prime Consulting

Putusan Banding Pengadilan Pajak | PPN | Mengabulkan Seluruhnya

PUT-002454.16/2024/PP/M.XIB Tahun 2025

17 November 2026 • Taxindo Prime Consulting

Putusan Gugatan Pengadilan Pajak | PPh Pasal 4 Ayat 2 Final | Menolak Banding/ Gugatan

PUT-002427.99/2023/PP/M.XIVB Tahun 2025

17 November 2026 • Taxindo Prime Consulting

Putusan Banding Pengadilan Pajak | PPN | Menolak Banding/ Gugatan

PUT-001870.16/2024/PP/M.XVIB Tahun 2025

17 November 2026 • Taxindo Prime Consulting

Putusan Banding Pengadilan Pajak | PPN | Menolak Banding/ Gugatan

PUT-001817.16/2024/PP/M.XVA Tahun 2025

17 November 2026 • Taxindo Prime Consulting

Putusan Banding Pengadilan Pajak | PPh Tahunan Badan | Mengabulkan Sebagian

PUT-001708.15/2022/PP/M.XIVB Tahun 2025

17 November 2026 • Taxindo Prime Consulting

Putusan Banding Pengadilan Pajak | PPN | Mengabulkan Sebagian

PUT-001685.16/2022/PP/M.XIIA Tahun 2024

17 November 2026 • Taxindo Prime Consulting

Putusan Banding Pengadilan Pajak | PPh Tahunan Badan | Menolak Banding/ Gugatan

PUT-001623.15/2023/PP/M.XIIA Tahun 2024

17 November 2026 • Taxindo Prime Consulting

Putusan Banding Pengadilan Pajak | Bea Masuk | Menolak Banding/ Gugatan

PUT-001169.47/2024/PP/M.XVIIA Tahun 2025

17 November 2026 • Taxindo Prime Consulting

Putusan Banding Pengadilan Pajak | PPh Tahunan Badan | Mengabulkan Seluruhnya

PUT-000788.15/2022/PP/M.IIA Tahun 2025

Siapa Kami
Taxindo Prime Consulting (TPC) hadir sebagai mitra strategis terpercaya yang bergerak secara komprehensif di bidang konsultasi perpajakan, akuntansi, pengembangan bisnis, dan hukum bisnis. Dengan komitmen terhadap integritas dan profesionalisme, TPC berdedikasi untuk memberikan lebih dari sekadar jasa konsultasi; kami menyediakan edukasi, saran taktis, serta solusi konkret. Seluruh layanan kami dirancang untuk membedah dan menyelesaikan permasalahan perpajakan maupun bisnis klien secara objektif, mendalam, dan sepenuhnya independen demi menjaga kepatuhan dan keberlanjutan usaha.
KANTOR
Mega Plaza Building 12th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-3 Jakarta 12940

Phone :
+62 21 521 2686
+62 817 001 3303

Email :
info@taxindo.co.id
Copyright © 2026 Taxindo Prime Consulting
Taxindo Prime Consulting
Kalkulator Pajak dan Transfer Pricing
Kalender Pajak
×
Newsletter