Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) tanpa penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) merupakan pelanggaran prosedur berat yang mencederai asas kepastian hukum dan hak asasi Wajib Pajak dalam proses administrasi perpajakan di Indonesia. Kasus sengketa antara Salip Hasta Sumarahardja melawan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam Putusan Nomor PUT-000758.99/2022/PP/M.XIVA Tahun 2025 menjadi preseden penting mengenai bagaimana Pengadilan Pajak memandang integritas proses pemeriksaan sebagai syarat mutlak keabsahan produk hukum perpajakan.
Konflik ini bermula ketika Wajib Pajak mendapati dirinya memiliki tunggakan pajak tanpa pernah merasa melalui proses pembahasan akhir hasil pemeriksaan. DJP selaku Tergugat bersikeras bahwa ketetapan tetap sah secara substansi, namun gagal memberikan bukti autentik bahwa SPHP telah tersampaikan secara patut sesuai regulasi PMK Tata Cara Pemeriksaan. Di sisi lain, Wajib Pajak menggunakan hak gugatnya untuk membuktikan bahwa tidak adanya SPHP telah menutup ruang bagi dirinya untuk membela diri (right to be heard) sebelum ketetapan pajak diterbitkan.
Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa kepatuhan prosedural oleh otoritas pajak adalah kewajiban yang bersifat imperatif. Kegagalan membuktikan penyampaian SPHP berarti mengabaikan hak konstitusional Wajib Pajak yang diatur dalam Pasal 29 UU KUP. Secara hukum, jika prosedur formal yang diatur secara limitatif dalam undang-undang dilanggar, maka produk administratif yang dihasilkan (in casu SKPKB) kehilangan dasar hukumnya. Putusan ini menegaskan bahwa keadilan formal sama pentingnya dengan keadilan material dalam sistem perpajakan self-assessment.
Implikasi dari putusan ini sangat signifikan bagi dunia praktisi perpajakan. Otoritas pajak dituntut untuk lebih teliti dan akuntabel dalam setiap rantai administrasi pengiriman dokumen. Bagi Wajib Pajak, kasus ini menjadi pengingat bahwa perlindungan hukum tersedia luas bagi mereka yang memahami prosedur. Kesalahan prosedur oleh pemeriksa bukan sekadar detail teknis, melainkan cacat hukum yang dapat membatalkan seluruh nilai koreksi, berapa pun besarnya.