Otoritas pajak melakukan koreksi signifikan terhadap DPP PPN atas penyerahan kayu oleh PT TMA setelah mengidentifikasi adanya hubungan istimewa yang tidak diungkapkan secara memadai. Koreksi ini didasarkan pada penerapan Pasal 18 ayat (3) UU PPh yang memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menentukan kembali besarnya penghasilan berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (PKKU). Konflik hukum muncul ketika Terbanding menemukan bahwa struktur manajemen antara Pemohon Banding dan pembeli dikuasai oleh individu yang memiliki hubungan sedarah, yakni kakak dan adik kandung, yang secara hukum formal memenuhi kriteria hubungan istimewa.
Inti dari persengketaan ini terletak pada perdebatan mengenai apakah hubungan keluarga secara otomatis mempengaruhi harga transaksi dan apakah transaksi domestik dengan tarif pajak yang sama tetap wajib diuji kewajarannya. PT TMA berargumen bahwa merujuk pada PER-32/PJ/2011, pengujian transfer pricing tidak diperlukan untuk transaksi domestik selama tidak ada perbedaan tarif pajak yang dapat memicu motif penghindaran pajak. Namun, DJP tetap pada pendiriannya bahwa hubungan kekeluargaan tersebut telah menciptakan kendali manajemen yang mengakibatkan harga jual kayu berada jauh di bawah harga pasar, yang dibuktikan dengan data pembanding eksternal.
Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menegaskan kedudukan hukum (legal standing) hubungan istimewa kekeluargaan sebagai dasar intervensi otoritas. Hakim berpendapat bahwa secara hierarki hukum, ketentuan dalam Undang-Undang tidak dapat dibatasi oleh Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Lebih jauh lagi, fakta bahwa PT TMA berada dalam posisi rugi fiskal kronis memberikan indikasi kuat adanya motif pajak dalam penetapan harga rendah tersebut. Putusan ini menegaskan bahwa setiap transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa, baik domestik maupun internasional, tetap menjadi objek pengawasan ketat jika terdapat potensi penggerusan basis pajak melalui pemanfaatan kompensasi kerugian.