Sengketa pajak pada PT BB berfokus pada koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN sebesar 30,5 miliar rupiah yang dipicu oleh ekualisasi arus kas masuk yang dianggap sebagai penjualan oleh otoritas pajak. Terbanding mendalilkan bahwa setoran tunai tersebut merupakan peredaran usaha yang belum dilaporkan karena ketidaksinkronan data pengurus dan laporan audit. Inti konflik terletak pada interpretasi formalitas hukum perjanjian pinjaman melawan substansi ekonomi dari aliran dana tersebut.
Pemohon Banding berargumen bahwa dana tersebut murni pinjaman dari pemegang saham untuk modal kerja, didukung dengan bukti transfer dan pembetulan SPT pemegang saham. Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengedepankan prinsip substance over form, di mana keberadaan fisik dana dan niat para pihak lebih diutamakan daripada keterlambatan administratif pengangkatan pengurus secara akta. Putusan ini menegaskan bahwa selama bukti materiil dapat meyakinkan hakim, kekurangan administratif tidak serta-merta menggugurkan hak wajib pajak. Implikasinya, wajib pajak harus memperkuat dokumentasi internal dan memastikan harmonisasi pelaporan antara perusahaan dan pemilik untuk memitigasi risiko ekualisasi.