Terbanding seringkali menggunakan metode ekualisasi biaya gaji dengan objek PPh 21 sebagai dasar koreksi otomatis. Dalam kasus ini, Terbanding mengoreksi biaya gaji karena Pemohon tidak mencantumkan NPWP/NIK lengkap untuk ribuan karyawan lapangan.
Majelis Hakim memberikan putusan penting: hak Wajib Pajak untuk membebankan biaya gaji sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf b UU PPh tidak boleh digugurkan hanya karena masalah administratif identitas penerima penghasilan, sepanjang eksistensi pembayaran dan hubungan kerja dapat dibuktikan melalui dokumen pendukung lain seperti daftar gaji dan bukti transfer bank