PT BMA menghadapi konsekuensi hukum berat setelah Majelis Hakim Pengadilan Pajak menolak gugatan pembatalan SKPKB PPh Final Pasal 4(2). Inti sengketa ini menyoroti validitas penggunaan Laporan Keuangan Audited yang semula ditujukan untuk kepentingan perbankan namun dijadikan basis data oleh DJP untuk menetapkan kurang bayar pajak. Konflik muncul ketika Penggugat mencoba menyajikan kembali (re-statement) laporan keuangan tersebut dengan angka yang jauh lebih rendah, mengklaim bahwa laporan pertama hanya "formalitas" demi kredit perbankan.
DJP berargumen bahwa Laporan Keuangan Audited KAP Jo adalah bukti otentik yang mencerminkan realitas ekonomi, terutama karena Penggugat telah memanfaatkannya untuk memperoleh fasilitas kredit investasi. Di sisi lain, Penggugat berdalih melalui re-statement KAP Pe bahwa kondisi perusahaan sebenarnya tidak seperti yang tergambar dalam laporan audit pertama. Namun, ketidakmampuan Penggugat membuktikan adanya kesalahan mendasar sesuai PSAK 25 membuat argumen bantahan menjadi lemah di mata hukum.
Majelis Hakim dalam pertimbangannya menegaskan prinsip konsistensi dan tanggung jawab manajemen atas laporan yang dipublikasikan. Hakim berpendapat bahwa Wajib Pajak tidak diperbolehkan "memilih" laporan keuangan mana yang akan digunakan berdasarkan kepentingan sesaat (untung di bank, namun kecil di pajak). Pemanfaatan laporan keuangan kepada pihak ketiga mengunci keabsahan data tersebut bagi otoritas pajak. Resolusi perkara ini berakhir dengan penolakan gugatan, mempertegas bahwa bukti audit awal yang telah digunakan secara komersial memiliki bobot pembuktian yang lebih tinggi daripada re-statement susulan.
Kesimpulannya, putusan ini menjadi peringatan keras bagi perusahaan untuk tidak melakukan manipulasi laporan keuangan demi kepentingan perbankan. Implikasi hukumnya jelas: data apa pun yang diserahkan kepada lembaga keuangan dapat menjadi dasar koreksi pajak yang sah. Transparansi sejak awal dan kepatuhan terhadap standar akuntansi keuangan merupakan perlindungan terbaik bagi Wajib Pajak dalam menghadapi pemeriksaan maupun litigasi di masa depan.