Implementasi perjanjian perdagangan bebas seringkali menjebak importir dalam kompleksitas regulasi resiprositas yang kaku. PT ICK menghadapi koreksi tarif Bea Masuk dari 0% menjadi 5% atas impor Acetone asal Korea Selatan karena penggunaan Form AK yang terikat aturan timbal balik. Terbanding menetapkan tarif berdasarkan PMK 45/2022, sementara Pemohon berupaya membandingkannya dengan tarif RCEP yang lebih rendah.
Inti konflik terletak pada benturan antara pilihan skema yang dilakukan di awal (AKFTA) dengan keinginan menggunakan tarif dari skema lain (RCEP) di tengah jalan. Terbanding bersikeras bahwa daftar resiprositas adalah aturan mandatori dalam AKFTA. Pemohon mencoba berargumen bahwa tidak ada bukti Korea mengenakan tarif tinggi pada produk Indonesia, namun argumen ini bersifat spekulatif di hadapan regulasi tertulis yang spesifik.
Majelis Hakim memberikan resolusi tegas bahwa setiap FTA bersifat eksklusif. Jika importir memilih AKFTA, maka ia harus menerima konsekuensi tarif resiprositasnya. Hak untuk mendapatkan tarif 0% melalui RCEP gugur karena tidak didukung dokumen yang tepat pada saat importasi. Keputusan ini menegaskan bahwa dalam hukum kepabeanan, prosedur dan pilihan dokumen formal adalah panglima.
Implikasi dari putusan ini bagi pelaku usaha adalah pentingnya melakukan pre-import review yang mendalam. Kesalahan memilih satu "lembar kertas" SKA dapat berujung pada beban biaya pajak yang signifikan. Perusahaan harus proaktif memantau pembaruan daftar barang yang terkena asas resiprositas dalam setiap perjanjian bilateral maupun regional.