Strategi Menang Banding: Mengapa Reklasifikasi Royalti Menjadi Dividen Otomatis Batal di Pengadilan Pajak?

Analisis Yuridis Transfer Pricing: Doktrin Inter-Tax Link dan Gugurnya PPh Pasal 26 Secondary Adjustment atas Hak Kekayaan Intelektual

Sengketa pemotongan PPh Pasal 26 atas secondary adjustment seringkali menjadi momok bagi Wajib Pajak yang memiliki transaksi afiliasi lintas batas, terutama ketika otoritas pajak melakukan reklasifikasi pembayaran dari biaya royalti menjadi pembagian laba atau dividen. Kasus PT FI (Nomor Putusan: 215 - PUT-008321.35/2023/PP/M.VB Tahun 2024) menjadi preseden krusial yang menegaskan bahwa keberadaan secondary adjustment sangat bergantung pada keabsahan koreksi primer (primary adjustment). Dalam perkara ini, Terbanding melakukan reklasifikasi atas selisih tarif royalti yang dianggap tidak wajar sebagai objek PPh Pasal 26 (Dividen), dengan landasan operasional Pasal 18 ayat (3) UU PPh dan PMK-22/2020.

Inti Konflik: Pemotongan Tarif Royalti Unilateral vs. Valuasi Agregat Aset Takberwujud (Paten & Merek)

Perkara ini menguji secara tajam legalitas pengenaan pajak sekunder otomatis pasca-pemeriksaan harga transfer atas pemanfaatan kekayaan intelektual intra-grup:

• Pendekatan Terbanding (DJP): Inti konflik bermula ketika Terbanding menurunkan tarif royalti yang wajar dari 5% menjadi 3% berdasarkan analisis transfer pricing sepihak, yang berakibat pada koreksi biaya di PPh Badan dan penetapan selisihnya sebagai dividen terselubung. Otoritas pajak berargumen berdasarkan PMK-22/2020 bahwa kelebihan pembayaran 2% tersebut bukan merupakan biaya operasional riil, melainkan bentuk pengalihan laba terselubung (*profit shifting*) ke pemegang saham luar negeri yang terutang PPh Pasal 26.
• Argumen Pemohon Banding (PT FI): Namun, PT FI secara tegas membantah dengan argumen bahwa tarif 5% merupakan akumulasi dari penggunaan paten dan merek dagang yang sah, sehingga masih berada di bawah batas kewajaran 6% jika kedua aset takberwujud tersebut dihitung secara terpisah. PT FI menekankan bahwa substansi transaksi adalah murni pembayaran atas pemanfaatan hak kekayaan intelektual untuk produksi, bukan mekanisme distribusi keuntungan kepada pemegang saham. Pembayaran didasarkan pada realitas komersial (*commercial reality*) atas eksploitasi teknologi dan *brand* yang mendatangkan omzet bagi perusahaan lokal.

Resolusi Majelis Hakim: Doktrin Keterkaitan Jenis Pajak (Inter-Tax Link) dan Pembatalan Total Koreksi Sekunder

Majelis Hakim Pengadilan Pajak memberikan resolusi yuridis yang sangat adil dan berkapasitas dengan **Membatalkan Seluruh Ketetapan PPh Pasal 26 Secondary Adjustment PT FI** berdasarkan pertimbangan hukum berikut:

1. Penerapan Asas Inter-Tax Link yang Konsisten: Majelis Hakim memberikan resolusi dengan mempertimbangkan keterkaitan antar-jenis pajak (inter-tax link). Pengadilan memandang sengketa potput ini tidak berdiri di ruang hampa, melainkan terikat erat secara genetik dengan sengketa PPh Badan.
2. Mengikuti Status Hukum Putusan Primer: Karena dalam putusan PPh Badan terkait (PUT-008319.15/2023/PP/M.VB Tahun 2024) Majelis telah membatalkan koreksi biaya royalti dan menyatakan tarif 5% adalah wajar, maka secara hukum dasar pengenaan pajak untuk secondary adjustment di PPh Pasal 26 kehilangan pijakannya.
3. Ketiadaan Objek Dividen Konstruktif: Majelis Hakim menegaskan bahwa tanpa adanya koreksi primer yang dipertahankan, maka reklasifikasi royalti menjadi dividen harus dibatalkan seluruhnya. Tidak boleh ada pemungutan pajak atas dividen terselubung jika transaksi asalnya telah diakui sah sebagai pengeluaran biaya royalti yang wajar sesuai *Arm's Length Principle* (ALP).

Dampak Praktis & Strategi Mitigasi Pajanan Pajak Berganda (Double Taxation)

Analisis dan dampak dari putusan ini memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak bahwa pembelaan yang kuat pada sengketa PPh Badan secara otomatis akan melindungi posisi pajak pada sengketa withholding tax terkait. Kesimpulannya, akurasi dokumen transfer pricing dalam membuktikan kewajaran transaksi primer adalah kunci utama dalam memitigasi risiko pajanan pajak berganda akibat koreksi sekunder.

• SOP Integrasi Litigasi Berantai (The Accessorium Tax Shield Protocol): Guna mengunci dan mengeliminasi risiko domino dari *secondary adjustment* atas biaya intra-grup (royalti, bunga, jasa), tim *Tax & Corporate Counsel* wajib menegakkan prosedur **"Simultaneous Appeal & Inter-Tax Mapping"**: **(1) Menyusun TP Doc (Local File) dengan metode valuasi independen yang memilah secara spesifik kontribusi ekonomi tiap aset takberwujud (misal: memisahkan manfaat Paten vs Merek)**, **(2) Mengajukan Berkas Banding PPh Pasal 26 secara paralel bersamaan dengan Banding PPh Badan**, serta **(3) Membuat matriks penyandingan putusan secara tertulis dan langsung menyerahkan Salinan Putusan PPh Badan (Koreksi Primer Batal)** kepada Majelis Hakim yang menyidangkan sengketa PPh Pasal 26 guna meruntuhkan klaim *Secondary Adjustment* fiskus seketika tanpa perlu memperdebatkan ulang substansi ekonominya.