Menang Banding! Faktur Pajak dari Vendor "Suspect List" Tetap Bisa Dikreditkan, Ini Syaratnya

Penolakan pengkreditan Pajak Masukan atas transaksi yang dianggap Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS) menjadi momok bagi Wajib Pajak beriktikad baik. Dalam kasus ini, DJP mengoreksi seluruh Pajak Masukan dari PT GPP dengan alasan vendor tersebut masuk dalam daftar indikasi penerbit faktur fiktif. Inti konflik terletak pada penggunaan status "indikasi" sebagai dasar hukum pengguguran hak konstitusional Wajib Pajak dalam mengkreditkan pajak. Majelis Hakim memberikan resolusi penting: indikasi atau usulan masuk suspect list bukanlah bukti hukum yang sah untuk mendalilkan transaksi fiktif jika tidak dibuktikan dengan pemeriksaan lapangan atau putusan pidana. Karena Pemohon Banding mampu menunjukkan bukti pembayaran dan penerimaan barang secara nyata, koreksi sebesar Rp888 juta tersebut dibatalkan. Implikasinya, perlindungan hukum bagi Wajib Pajak yang memiliki dokumen transaksi lengkap tetap kuat, meski vendor mereka bermasalah di kemudian hari.

'Analisa Komprehensif dan Putusan Pengadilan Pajak atas Sengketa Ini Tersedia di sini'