Keputusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013100.12/2021/PP/M.VIIIB Tahun 2025 memberikan penekanan penting mengenai kewajiban pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) atas alokasi biaya jasa atau yang dikenal sebagai Management Fee dari pihak afiliasi luar negeri.

Persoalan sentral dalam sengketa ini adalah kualifikasi pembayaran sebesar Rp 14.283.585.556,00 yang dilakukan oleh PT KMHI kepada entitas grup global. Pihak otoritas pajak berpendapat bahwa jumlah tersebut adalah imbalan atas jasa yang terutang PPh, sedangkan Wajib Pajak bersikuhah bahwa ia merupakan penggantian biaya murni (reimbursement) dalam skema cost pooling agreement dan tidak mengandung unsur keuntungan (profit element).

Inti konflik dalam persidangan ini merupakan cerminan abadi dari perbedaan interpretasi antara Wajib Pajak dan fiskus terkait Pasal 23 Undang-Undang PPh.

Terbanding, melalui Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, mengoreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 23, bersandar pada ketentuan domestik yang mewajibkan pemotongan atas imbalan jasa manajemen atau jasa lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Sebaliknya, Pemohon Banding, yang diwakili Direktur, membantah koreksi tersebut dengan argumentasi bahwa pembayaran tersebut hanya bersifat pass-through biaya yang telah dikeluarkan afiliasi luar negeri, sehingga tidak ada unsur penghasilan yang menjadi objek pajak. Perdebatan ini berpusat pada kegagalan Wajib Pajak memenuhi standar pembuktian yang ketat untuk mengklasifikasikan transaksi afiliasi tersebut sebagai reimbursement murni.

Dalam resolusinya, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menolak permohonan banding Wajib Pajak karena masalah pembuktian substansi.

Pendapat hukum Majelis secara tegas menyatakan bahwa Wajib Pajak gagal membuktikan klaimnya. Kunci putusan ini terletak pada pembuktian substansi transaksi; Wajib Pajak tidak dapat menyediakan dokumentasi meyakinkan yang secara jelas memisahkan biaya murni dari potensi unsur keuntungan atau mark-up dalam skema alokasi biaya. Majelis berkesimpulan bahwa tanpa pembuktian yang ketat tersebut, pembayaran tersebut secara hukum harus dikualifikasikan sebagai imbalan jasa yang tunduk pada pemotongan PPh Pasal 23 atau Pasal 26, sehingga koreksi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak dinilai sudah tepat.

Implikasi dari Putusan Pengadilan Pajak ini sangat signifikan bagi perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia.

Putusan ini mengirimkan sinyal kuat bahwa klaim reimbursement dalam transaksi afiliasi lintas batas negara akan diuji secara cermat dan skeptis. Strategi Wajib Pajak harus bergeser dari sekadar klaim normatif menjadi penyediaan dokumentasi Transfer Pricing (TP) yang komprehensif, mencakup benefit test dan analisis ALP yang membuktikan tidak adanya profit element sesuai dengan panduan OECD dan regulasi PMK 213/PMK.03/2016. Tanpa dokumentasi yang kredibel dan terperinci, risiko sengketa atas PPh Pasal 23/26 pada Management Fee akan tetap tinggi, dan tren putusan yang menolak banding Wajib Pajak akan terus berlanjut.

Sebagai simpulan, akurasi administrasi dan kelengkapan dokumen pendukung memegang kendali mutlak dalam sengketa ekualisasi jasa afiliasi.

Penting bagi Wajib Pajak untuk memastikan bahwa setiap perjanjian alokasi biaya didukung oleh rincian biaya aktual yang dikeluarkan, mekanisme alokasi yang logis dan konsisten, serta memiliki no-profit mark-up declaration. Keputusan untuk tidak memotong PPh, meskipun didasarkan pada keyakinan bahwa transaksi adalah reimbursement murni, harus didukung oleh bukti yang tidak terbantahkan.

Analisa Komprehensif dan Putusan Pengadilan Pajak atas Sengketa Ini Tersedia di sini